ICMI Imbau Semua Pihak Ikuti Proses Hukum Pasca-Penetapan Hasil Pemilu

Kompas.com - 23/05/2019, 17:09 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidique mengimbau semua pihak mengikuti semua proses hukum untuk penyelesaian masalah jika ada ketidakpuasaan atau merasa ada kecurangan pasca penetapan hasil pemilihan umum (pemilu) 2019.

Menurut dia, tidak perlu ada aksi unjuk rasa karena pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah memilih mengajukan sengket hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

"Untuk demonstran saya himbau agar kembali ke rumah dan ke urusan masing-masing karena pihak BPN sudah berketetapan hati untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Mari kita hormati proses hukum resmi yang berlaku," kata Jimly saat dihubungi, Jakarta, Kamis (23/5/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Perusuh 22 Mei, dari By Design, Massa Bayaran, hingga Dalang Kerusuhan

Menurut Jimly, tindakan anarkistis, provokasi atau pun kericuhan tidak akan menjadi solusi atas masalah apapun.

Justru tindakan semacam itu hanya akan mengganggu ketertiban dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, maka sudah sepatutnya menghormati hasil pemilihan umum 2019 berdasarkan suara pilihan rakyat.

Baca juga: 6 Hoaks dan Cek Fakta Kerusuhan 22 Mei 2019, Brimob China hingga Ambulans Gerindra

Jimly mengatakan, keamanan dan rasa persatuan dan kesatuan harus tetap menjadi utama dalam berkehidupan bermasyarakat.

Dia mengatakan kondisi kondusif di Indonesia harus terus diupayakan, dan segala bentuk tindakan yang dapat mengancam rasa persatuan dan kesatuan harus dihindari termasuk melakukan tindakan perusakan atau anarkistis.

Kerusuhan terjadi di beberapa lokasi di Jakarta pada Selasa (21/5) hingga Rabu (22/5). Saat itu, massa melakukan aksi unjuk rasa menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X