Gerakan Suluh Kebangsaan: Mari Kita Jaga Bangsa Ini agar Terawat

Kompas.com - 23/05/2019, 15:16 WIB
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) Mahfud MD bersama sejumlah tokoh nasional dalam pernyataan sikap bersama di Century Park Hotel, Jakarta, Kamis (23/5/2019).  DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) Mahfud MD bersama sejumlah tokoh nasional dalam pernyataan sikap bersama di Century Park Hotel, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) Mahfud MD mengajak semua pihak baik elite politik hingga masyarakat untuk merawat Indonesia dengan baik. Caranya, dengan bersama-sama mengedepankan sikap persatuan.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam pernyataan sikap bersama di Century Park Hotel, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

"Kami mengajak segenap elite politik, para pemimpin formal dan non-formal, serta segenap lapisan masyarakat untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jaga bangsa ini agar terus terawat dengan baik untuk menyongsong masa depan yang baik," kata Mahfud.

GSK merespons berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu pasca-rekapitulasi hasil Pemilu 2019.

Baca juga: Wiranto Benar, Media Sosial Memang Bisa Mengeskalasi Kerusuhan 22 Mei

GSK didukung oleh sejumlah tokoh nasional, seperti Quraish Shihab, Alwi Shihab, Alissa Wahid, Komarudin Hidayat, Romo Magnis Suseno, Abdul Mukti, Helmy Faishal Zaini hingga Romo Beny Susetyo.

Mahfud memandang, aksi kerusuhan yang terjadi tidak dilakukan atas perintah pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Ia meyakini para perusuh tersebut bergerak secara sewenang-wenang dan melawan hukum.

"Gerakan itu, gerakan yang sebenarnya ada di luar jalur komando Paslon 02 Pak Prabowo-Sandiaga Uno. Karena Pak Prabowo sudah mengatakan akan menempuh jalur hukum, bukan jalur jalanan," ujar Mahfud.

Oleh karena itu, kata Mahfud, GSK mendukung aparat keamanan mengambil tindakan tegas, profesional dan terukur dalam menangani para perusuh itu.

Baca juga: 3 Polisi Tertembak Senjata Api Rakitan Saat Amankan Kerusuhan di Pontianak

"Kedua, aksi itu juga tidak bisa diterima klaimnya, atau tidak bisa mengklaim aksi bela Islam. Itu tidak ada kaitannya, malah banyak preman-preman yang banyak provokator itu. Sudah 257 orang yang saya baca sampai tadi malam itu semuanya ditangkap," katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berharap para perusuh ini bisa diproses hukum sesuai koridor yang berlaku. Hal itu guna mencegah aksi-aksi serupa terulang lagi.

"Gerakan massa kalau mengajukan aspirasi, demo damai, itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau anarkistis juga ada hukumnya sendiri yang harus disikapi secara tegas oleh aparat penegak hukum," kata dia.

Terakhir, ia mengapresiasi pihak Prabowo-Sandiaga yang mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK. Menurut dia, langkah itu merupakan upaya terbaik yang konstitusional.

Dengan demikian, dalil-dalil gugatan yang disampaikan bisa diuji dalam sidang sengketa nanti.

"Kita memberikan apresiasi silakan menempuh ke jalur hukum, dan kita mengawal hukumnya tidak membela paslonnya. Kita mengawal hukumnya agar MK benar-benar mengadili dan Pak Prabowo juga dengan timnya bisa mengajukan bukti yang cukup untuk itu. Percayalah MK punya mekanisme itu," kata dia.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Hanura Tak Lolos ke DPR, Muncul Usulan untuk Ganti Nama dan Bendera

Hanura Tak Lolos ke DPR, Muncul Usulan untuk Ganti Nama dan Bendera

Nasional
Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional

Close Ads X