Polri: Situasi Secara Nasional Kondusif

Kompas.com - 23/05/2019, 13:51 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia memastikan situasi secara nasional kondusif pasca-aksi 22 Mei terkait penetapan hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2019.

"Situasi secara nasional sangat kondusif untuk hari ini," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: 5 Langkah dan Imbauan Polri Terkait Kerusuhan 22 Mei oleh Kelompok Bayaran

Dedi menuturkan bahwa memang terdapat beberapa kericuhan oleh massa yang terjadi di luar Jakarta. Namun, hal itu sudah ditangani aparat.

Misalnya, perusakan kendaraan roda empat di wilayah Sumatera Utara, yang sedang didalami kepolisian setempat. Ada pula peristiwa pembakaran kantor Polsek Tambelangan, Sampang, Jawa Timur.

Berikutnya, Dedi menyebutkan soal pembakaran pos polisi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kasus ini, aparat juga sudah menangkap beberapa terduga pelaku kericuhan.

Baca juga: Kapolres Jakpus: TNI-Polri Juga Bagian dari Masyarakat, Tolong Jangan Provokasi...

"Sudah berhasil diamankan 38 (orang) hari pertama, sedang dimintai keterangan, dan tambahan lagi 18 yang diamankan terkait menyangkut masalah pengrusakan dan pembakaran terhadap pos lalu lintas," tuturnya.

Sementara itu, untuk wilayah Ibu Kota, aparat gabungan TNI-Polri juga masih mengamankan beberapa titik misalnya Kantor KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Istana.

"Beberapa titik juga masih dalam pengawasan kontrol aparat keamanan TNI-Polri," ujar Dedi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Nasional
Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X