Polri: Situasi Secara Nasional Kondusif

Kompas.com - 23/05/2019, 13:51 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia memastikan situasi secara nasional kondusif pasca-aksi 22 Mei terkait penetapan hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2019.

"Situasi secara nasional sangat kondusif untuk hari ini," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: 5 Langkah dan Imbauan Polri Terkait Kerusuhan 22 Mei oleh Kelompok Bayaran

Dedi menuturkan bahwa memang terdapat beberapa kericuhan oleh massa yang terjadi di luar Jakarta. Namun, hal itu sudah ditangani aparat.

Misalnya, perusakan kendaraan roda empat di wilayah Sumatera Utara, yang sedang didalami kepolisian setempat. Ada pula peristiwa pembakaran kantor Polsek Tambelangan, Sampang, Jawa Timur.

Berikutnya, Dedi menyebutkan soal pembakaran pos polisi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kasus ini, aparat juga sudah menangkap beberapa terduga pelaku kericuhan.

Baca juga: Kapolres Jakpus: TNI-Polri Juga Bagian dari Masyarakat, Tolong Jangan Provokasi...

"Sudah berhasil diamankan 38 (orang) hari pertama, sedang dimintai keterangan, dan tambahan lagi 18 yang diamankan terkait menyangkut masalah pengrusakan dan pembakaran terhadap pos lalu lintas," tuturnya.

Sementara itu, untuk wilayah Ibu Kota, aparat gabungan TNI-Polri juga masih mengamankan beberapa titik misalnya Kantor KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Istana.

"Beberapa titik juga masih dalam pengawasan kontrol aparat keamanan TNI-Polri," ujar Dedi.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X