PP Muhammadiyah: Seluruh Pihak Menahan Diri, Jauhi Kekerasan

Kompas.com - 23/05/2019, 11:56 WIB
Polisi bertahan dari lemparan batu para demonstran yang ricuh di dekat gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Rabu (22/5/2019) malam.KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZES Polisi bertahan dari lemparan batu para demonstran yang ricuh di dekat gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Rabu (22/5/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan kepada seluruh pihak untuk dapat menahan diri dan menghentikan tindakan anarkistis yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, usai pengumuman hasil Pemilu 2019.

Massa aksi unjuk rasa diminta tetap damai dan mematuhi aturan selama aksi digelar.

"Dalam hal gerakan massa atau demo yang menyuarakan aspirasi politik masalah pemilu diimbau tetap damai, tertib, menaati aturan, dan menjauhi segala bentuk kekerasan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: Kecam Keras Kerusuhan, PP Muhammadiyah Minta Aksi Massa Dihentikan

Haedar mengatakan, sungguh mahal harganya jika Indonesia harus mengalami ekskalasi kerusuhan dan anarkistis yang disebabkan karena sengketa politik pemilu lima tahunan.

Padahal, masih hanyak persoalan dan agenda nasional lain yang harus diselesaikan.

"Masih banyak permasalahan dan agenda nasional untuk diselesaikan bersama menuju Indonesia yang bersatu, adil, makmur, bermartabat, berdaulat, dan berkemajuan," ujarnya.

Baca juga: Perusuh 22 Mei, dari By Design, Massa Bayaran, hingga Dalang Kerusuhan

Haedar mengajak para tokoh agama, elite politik, pejabat publik, media massa, warganet, hingga warga bangsa untuk dapat menciptakan suasana yang sejuk dan damai demi kerukunan dan persatuan nasional.

Seluruh pihak juga diimbau untuk menghindari pernyataan-pernyataan dan tindakan yang dapat memanaskan dan memperkeruh keadaan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Media sosial hendaknya dijadikan saluran yang menciptakan suasana tenang, damai, bersatu, dan berkeadaban mulia serta dihentikan dari memproduksi hoaks, keresahan, kebencian, perseteruan, dan permusuhan sesama keluarga bangsa Indonesia," katanya.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X