Meski Ada Aksi Massa, Aktivitas di Bawaslu Berjalan Normal

Kompas.com - 23/05/2019, 11:39 WIB
Ketua Bawaslu Abhan Nur di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Ketua Bawaslu Abhan Nur di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) memastikan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu tetap berjalan secara normal meskipun ada aksi massa yang dilakukan di depan Gedung Bawaslu.

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Abhan saat ditemui di depan kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

"Kami tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kami, seperti menerima laporan bagian dari layanan publik," ujar Abhan.

Ia mengatakan, Bawaslu tetap bekerja dan rencananya mengagendakan beberapa sidang serta menerima laporan dari publik terkait administrasi pemilu.

Baca juga: 6 Fakta Aksi 22 Mei di Bawaslu, Kapolres Tenangkan Massa hingga Pos Polisi Dibakar

 

Pada Rabu (22/5/2019), Bawaslu menerima laporan terkait pelanggaran adminstrasi pemilu. Para pegawai pun tak libur dan tetap bekerja.

"Ya masih (bekerja). Kemarin pun kami menerima laporan dan masih bekerja untuk menerima laporan. Kami juga meminta para pelapor yang alat buktinya kurang untuk ke Bawaslu," kata Abhan.

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, menambahkan, Bawaslu akan terus bekerja optimal meskipun ada aksi massa. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti.

"Setiap laporan insya Allah akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Usaha optimal akan kami lakukan," ujar Bagja.

Baca juga: Anggota TNI Bagi Takjil kepada Demonstran di Depan Bawaslu

 

Adapun aksi massa di depan Gedung Bawaslu terjadi mulai Selasa (21/5/2019). Aksi massa tersebut masih terjadj hingga Kamis pagi (23/5/2019).

Aksi oleh kelompok massa tersebut merespons hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang ditetapkan pada Selasa dini hari (21/5/2019) pukul 01.46 WIB.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X