Kecam Keras Kerusuhan, PP Muhammadiyah Minta Aksi Massa Dihentikan

Kompas.com - 23/05/2019, 11:09 WIB
Demonstran melempari polisi dengan batu saat terjadi kericuhan di dekat gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Rabu (22/5/2019).KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZES Demonstran melempari polisi dengan batu saat terjadi kericuhan di dekat gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan mereka terhadap aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019 yang terjadi di Jakarta.

PP Muhammadiyah juga mengecam keras aksi yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa tersebut. Aksi massa harus dihentikan.

"Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggungjawab serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: Perusuh 22 Mei, dari By Design, Massa Bayaran, hingga Dalang Kerusuhan


Konferensi pers di Gedung PP Muhammadiyah, Kamis (23/5/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Konferensi pers di Gedung PP Muhammadiyah, Kamis (23/5/2019).
Haedar menekankan, kejadian ini merupakan sebuah tragedi yang harus diusut tuntas.

Ia menilai, pemerintah telah mengambil langkah sebagaimana mestinya dalam menghadapi dinamika politik ini.

Aparat keamanan baik Polri maupun TNI pun telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Baca juga: Upaya Jokowi Bertemu Prabowo yang Tak Kunjung Bersambut...

Haedar juga berharap, aparat dapat tetap bertindak santun, profesional, dan tidak terpancing melakukan tindakan represif.

Pihaknya mengimbau supaya gerakan massa atau aksi demonstrasi yang menyuarakan aspirasi politik terkait pemilu dapat tetap damai, tertib, menaati aturan, dan menjauhi segala bentuk kekerasan.

"Lebih-lebih di bulan suci Ramadhan bagi umat Islam yang mesti dimaknai dengan nilai-nilai luhur puasa dan akhlak mulia," ujar Haedar.

"Sehubungan dengan itu, manakala terbukti menimbulkan dan membuka peluang bagi besarnya kemudaratan maka menjadi lebih baik dan maslahat jika aksi massa itu dicukupkan atau dihentikan dengan mempercayakan masalah sengketa pemilu pada proses hukum," sambungnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X