Wiranto: Yang Menyerang Itu Preman-preman yang Dibayar, Bertato

Kompas.com - 22/05/2019, 15:37 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi massa yang rusuh pada tengah malam hingga dini hari tadi, Rabu (22/5/2019) dilakukan oleh orang yang berbeda dari aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan aksi yang ricuh dilakukan oleh sekelompok orang bertato.

"Yang menyerang itu preman-preman yang dibayar, bertato," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu.

Preman tersebut menyerang aparat keamanan termasuk asrama-asrama kepolisian yang dihuni oleh keluarga anggota. Kapolri Jenderal Tito Karnavian kemudian menjelaskan kronologi aksi yang terjadi kemarin.

Baca juga: Wiranto: Pemerintah Sengaja Batasi Media Sosial Hari Ini

Menurut Undang-Undang, kegiatan penyampaian pendapat diperbolehkan dengan batas waktu pukul 18.00 WIB di ruang terbuka. Namun kemarin polisi memberikan diskresi dengan memperbolehkan demonstran untuk buka puasa bersama dan sholat magrib berjamaah.

Setelah itu, demonstran kembali bernegosiasi dengan polisi agar diizinkan untuk sholat isya dan tarawih di depan Kantor Bawaslu. Polisi kembali memberi izin dengan catatan massa membubarkan diri setelah itu.

"Pukul 21.30 WIB sudah clear sebetulnya. Tetapi anggota tetap stand by di tempat yang sama. Kira-kira pukul 22.30 WIB atau 23.00 WIB, datang sekelompok pemuda sekitar 300-400 orang mendatangi Bawaslu dari arah Tanah Abang dan langsung melempari anggota," unar Tito.

Tito mengatakan massa tersebut melempari polisi dengan benda berbahaya seperti batu besar, conblock, petasan, dan bahkan bom molotov.

Baca juga: Polisi Duga Kericuhan Dipicu Massa Bayaran, Ditemukan Amplop Berisi Uang

Langkah pertama yang dilakukan polisi untuk merespons tindakan itu adalah defensif bertahan. Polisi mendorong massa agar segera bubar. Konsentrasi massa akhirnya tersebar ke Tanah Abang dan Kebon Kacang.

Pada saat itu, polisi akhirnya menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X