Kompas.com - 22/05/2019, 14:29 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) berjabat tangan dengan perwakilan saksi TKN 01 dan BPN 02 seusai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari. KPU menetapkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019 dengan total perolehan suara sebesar 85.607.362 atau 55,50 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara terbanyak dengan 27.053.961 atau 19,33 persen. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOKetua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) berjabat tangan dengan perwakilan saksi TKN 01 dan BPN 02 seusai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari. KPU menetapkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019 dengan total perolehan suara sebesar 85.607.362 atau 55,50 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara terbanyak dengan 27.053.961 atau 19,33 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, pembacaan hasil pemilu dilakukan lebih cepat dari rencana awal lantaran seluruh proses rekapitulasi suara telah selesai.

Baik rekap 34 provinsi maupun 130 wilayah luar negeri telah rampung pada Selasa (21/5/2019) dini hari, sehingga hasilnya langsung dibacakan dalam rapat.

"Kenapa bukan tanggal 22, kenapa tanggal 21, karena semuanya sudah rampung. Kalau belum rampung tidak mungkin KPU menetapkan," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: KPU: Keadilan Pemilu Tak Akan Didapat Melalui Aksi di Jalan

"Karena rekapitulasi sudah selesai maka langsung dilakukan penetapan," sambungnya.

Dalam Pasal 413 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional paling lambat 35 hari setelag hari pemungutan suara.

Viryan juga menilai, wajar jika rapat pleno pembacaan hasil pemilu dilakukan pada dini hari. Sebab, ketika itu KPU baru menuntaskan proses rekapitulasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPI Minta Lembaga Penyiaran Redakan Suasana Pasca-Penetapan Hasil Pemilu

Pada Pemilu 2014 pun, pembacaan hasil dilakukan saat tengah malam.

"Kenapa pukul 01.46 ketika orang banyak tidur, karena sebagai gambaran tentunya istirahat, yang kerja kan kami dengan para saksi," ujar Viryan.

Menurut Viryan, rekapitulasi di sejumlah KPU provinsi dan kabupaten/kota juga dilakukan lebih cepat dari target, seperti KPU Bangka Belitung, KPU Bali, dan KPU Gorontalo.

Baca juga: Demo Tolak Hasil Pemilu Ricuh, Kedutaan Amerika Keluarkan Peringatan

Ia menegaskan, hal ini sebagai suatu kewajaran karena prosesnya pun dilakukan secara terbuka.

"Ini bukan satu proses yang tertutup, Insyallah KPU bekerja dengan semangat terbuka. Dan rekamannya hadir, dan proses tersebut beberapa media meliput langsung," katanya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai, waktu pengumuman hasil rekapitulasi hasil pemilu sangat janggal. Tetapi, ia tak memberi penjelasan lebih lanjut.

Baca juga: 7 Fakta Pernyataan Tokoh Agama dan Politik Pasca-Pemilu, Waspada Teroris Menyusup hingga Fokus Ibadah Puasa Saja

"Pihak paslon 02 juga merasa pengumuman rekapitulasi KPU itu dilaksanakan pada waktu yang janggal, di luar kebiasaan," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Jalan Kertanegara, Selasa siang.

Menurut Prabowo, pengumuman KPU itu dilakukan saat senyap.

Kompas TV Massa terus menyerang aparat kepolisian yang berjaga di kawasan Tanah Abang, tepatnya di bawah kolong Jatibaru, Rabu (22/5). Massa datang dari sejumlah penjuru dan berlari ke arah Polsek Gambir sekitar pukul 09.15 WIB. Massa mencoba untuk merangsak masuk, tetapi petugas terus berjaga-jaga dan sempat mengeluarkan gas air mata kepada massa. Hingga saat ini, kondisinya belum terkendali. #TanahAbangRicuh #PolsekGambir #DemoBawaslu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.