Kompas.com - 22/05/2019, 14:18 WIB
Polisi mengamankan pendemo yang rusuh di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Bentok terjadi setelah massa dipukul mundur dari kericuhan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) malam. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPolisi mengamankan pendemo yang rusuh di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Bentok terjadi setelah massa dipukul mundur dari kericuhan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) malam.
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Foto dan video mengenai peristiwa kerusuhan yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (21/5/2019) hingga Rabu (22/5/2019) menyebar ke masyarakat dengan begitu cepat.

Banyak sekali akun di berbagai platform media sosial dan aplikasi percakapan WhatsApp yang membagikan kejadian rusuh berlangsung kemarin.

Tak hanya itu, informasi bohong atau hoaks demo pasca-pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga bermunculan.

Dengan sejumlah alasan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta masyarakat untuk tidak turut menyebarkan konten bermuatan negatif tersebut.

"Kementerian Kominfo mengimbau warganet untuk segera menghapus dan tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi kekerasan di media apa pun," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: KPI Minta Lembaga Penyiaran Redakan Suasana Pasca-Penetapan Hasil Pemilu

Menurut Ferdinand, melakukan penyebaran foto atau video kericuhan hanya akan memunculkan keresahan di masyarakat.

Tak hanya konten negatif, provokasi dan ujaran kebencian terhadap pihak-pihak tertentu juga sebaiknya dihindari oleh masyarakat.

Informasi yang berisi aksi kekerasan, ujaran kebencian mengandung SARA, dan provokatif melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika masyarakat menemukan konten terkait aksi kekerasan atau kerusuhan di wilayah Jakarta, dapat melakukan pelaporan ke situs aduankonten.id atau akun resmi Twitter @aduankonten.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X