Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Manuver Politik Jelang Penetapan Pilpres

Kompas.com - 22/05/2019, 06:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


KPU telah menetapkan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) dini hari. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul dengan selisih 16.957.123 suara (11%) atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Ma’ruf meraih 85.607.362 suara (55,50%), sementara pasangan Prabowo-Sandi mengantongi 68.650.239 suara (44,50%).

Prabowo Subianto, dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan kediamannya di Jalan Kertenegara, Jakarta Selatan, tetap menolak hasil penghitungan suara pilpres oleh KPU karena dinilai bersumber pada kecurangan.

Seperti disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut, pasangan Prabowo-Sandi akhirnya menempuh upaya hukum sesuai konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu setelah sebelumnya diberitakan tidak akan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Prabowo juga menyerukan kepada para pendukungnya yang melakukan aksi massa agar tetap berada dalam koridor hukum.

Pernyataan Prabowo yang akan menempuh jalur hukum ke MK setidaknya membawa kesejukan di tengah tensi politik dan situasi yang makin panas. Prabowo akhirnya memberikan ruang bagi tuduhan kecurangan pemilu untuk diselesaikan secara konstitusi.

Selama ini, tuduhan kecurangan inilah yang dijadikan alasan oleh barisan pendukung capres Prabowo Subianto untuk melakukan gerakan people power menolak hasil pemilu, sebuah aksi yang disinyalir pihak kepolisian bertujuan makar.

Apa yang mendasari keputusan BPN Prabowo-Sandi untuk menggugat ke MK, bukti-bukti apa yang disiapkan untuk menguatkan gugatan, serta bagaimana peluang gugatan pasangan Prabowo-Sandi di MK akan dibahas secara mendalam pada program talk show Satu Meja The Forum, Rabu (22/5/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Babak baru drama politik Pilpres 2019

Penetapan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 oleh KPU menandakan babak baru drama politik Pilpres 2019. Tahapan ini menjadi momen yang paling dinanti sekaligus diwaspadai pasca-hari pemungutan suara 17 April 2019 lalu.

Kedua pasangan calon presiden maupun partai-partai politik pendukung yang tergabung dalam koalisi, baik yang mengakui hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei maupun yang menolak, sama-sama menunggu hasil resmi rekapitulasi perolehan suara dari KPU, yang selambat-lambatnya ditetapkan pada 22 Mei 2019, untuk menentukan langkah selanjutnya.

Dua partai politik pendukung capres Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur, yakni PAN dan Partai Demokrat, menyatakan akan menentukan sikap resmi terkait arah koalisi setelah penetapan rekapitulasi suara oleh KPU.

Meski demikian, berbagai manuver elite partai yang mengindikasikan perubahan arah koalisi telah dilakukan sebelum pengumuman KPU.

Bagaimana arah koalisi Partai Demokrat pasca-penetapan rekapitulasi suara oleh KPU turut dikupas pada panggung Satu Meja The Forum, Rabu (22/5/2019), dengan menghadirkan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Bagi sebagian barisan pendukung Prabowo-Sandi, hari penetapan rekapitulasi suara oleh KPU, yang sedianya dijadwalkan pada 22 Mei 2019, dijadikan momentum untuk menggelar aksi massa yang disebut sebagai people power untuk menolak hasil pemilu.

Sementara itu, bagi pihak keamanan, hari penetapan rekapitulasi suara oleh KPU menjadi hari yang paling diwaspadai karena mensinyalir aksi massa 22 Mei bertujuan makar dan berpotensi menggangu stabilitas politik dan keamanan.

Berbagai langkah antisipatif dilakukan pihak kepolisian antara lain dengan menjerat sejumlah tokoh oposisi yang menyerukan people power dengan kasus makar.

Bagi oposisi dan sebagian aktivis HAM, tindakan pemerintah ini dianggap represif yang memberangus kebebasan berekspresi. Tak bisa dipungkiri, seluruh dinamika jelang penetapan hasil pemilu tersebut membuat suhu politik semakin tinggi.

Kini, sejumlah langkah yang akan ditempuh oleh para elite pasca-rekapitulasi suara, baik langkah hukum maupun politik, diharapkan mampu menurunkan tensi politik yang akan berimbas pada menurunnya ketegangan di akar rumput.

Semoga bangsa ini mampu melalui pesta demokrasi ini dengan cara yang elegan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com