Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Manuver Politik Jelang Penetapan Pilpres

Kompas.com - 22/05/2019, 06:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


KPU telah menetapkan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) dini hari. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul dengan selisih 16.957.123 suara (11%) atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Ma’ruf meraih 85.607.362 suara (55,50%), sementara pasangan Prabowo-Sandi mengantongi 68.650.239 suara (44,50%).

Prabowo Subianto, dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan kediamannya di Jalan Kertenegara, Jakarta Selatan, tetap menolak hasil penghitungan suara pilpres oleh KPU karena dinilai bersumber pada kecurangan.

Seperti disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut, pasangan Prabowo-Sandi akhirnya menempuh upaya hukum sesuai konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu setelah sebelumnya diberitakan tidak akan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Prabowo juga menyerukan kepada para pendukungnya yang melakukan aksi massa agar tetap berada dalam koridor hukum.

Pernyataan Prabowo yang akan menempuh jalur hukum ke MK setidaknya membawa kesejukan di tengah tensi politik dan situasi yang makin panas. Prabowo akhirnya memberikan ruang bagi tuduhan kecurangan pemilu untuk diselesaikan secara konstitusi.

Selama ini, tuduhan kecurangan inilah yang dijadikan alasan oleh barisan pendukung capres Prabowo Subianto untuk melakukan gerakan people power menolak hasil pemilu, sebuah aksi yang disinyalir pihak kepolisian bertujuan makar.

Apa yang mendasari keputusan BPN Prabowo-Sandi untuk menggugat ke MK, bukti-bukti apa yang disiapkan untuk menguatkan gugatan, serta bagaimana peluang gugatan pasangan Prabowo-Sandi di MK akan dibahas secara mendalam pada program talk show Satu Meja The Forum, Rabu (22/5/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Babak baru drama politik Pilpres 2019

Penetapan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 oleh KPU menandakan babak baru drama politik Pilpres 2019. Tahapan ini menjadi momen yang paling dinanti sekaligus diwaspadai pasca-hari pemungutan suara 17 April 2019 lalu.

Kedua pasangan calon presiden maupun partai-partai politik pendukung yang tergabung dalam koalisi, baik yang mengakui hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei maupun yang menolak, sama-sama menunggu hasil resmi rekapitulasi perolehan suara dari KPU, yang selambat-lambatnya ditetapkan pada 22 Mei 2019, untuk menentukan langkah selanjutnya.

Dua partai politik pendukung capres Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur, yakni PAN dan Partai Demokrat, menyatakan akan menentukan sikap resmi terkait arah koalisi setelah penetapan rekapitulasi suara oleh KPU.

Meski demikian, berbagai manuver elite partai yang mengindikasikan perubahan arah koalisi telah dilakukan sebelum pengumuman KPU.

Bagaimana arah koalisi Partai Demokrat pasca-penetapan rekapitulasi suara oleh KPU turut dikupas pada panggung Satu Meja The Forum, Rabu (22/5/2019), dengan menghadirkan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Bagi sebagian barisan pendukung Prabowo-Sandi, hari penetapan rekapitulasi suara oleh KPU, yang sedianya dijadwalkan pada 22 Mei 2019, dijadikan momentum untuk menggelar aksi massa yang disebut sebagai people power untuk menolak hasil pemilu.

Sementara itu, bagi pihak keamanan, hari penetapan rekapitulasi suara oleh KPU menjadi hari yang paling diwaspadai karena mensinyalir aksi massa 22 Mei bertujuan makar dan berpotensi menggangu stabilitas politik dan keamanan.

Berbagai langkah antisipatif dilakukan pihak kepolisian antara lain dengan menjerat sejumlah tokoh oposisi yang menyerukan people power dengan kasus makar.

Bagi oposisi dan sebagian aktivis HAM, tindakan pemerintah ini dianggap represif yang memberangus kebebasan berekspresi. Tak bisa dipungkiri, seluruh dinamika jelang penetapan hasil pemilu tersebut membuat suhu politik semakin tinggi.

Kini, sejumlah langkah yang akan ditempuh oleh para elite pasca-rekapitulasi suara, baik langkah hukum maupun politik, diharapkan mampu menurunkan tensi politik yang akan berimbas pada menurunnya ketegangan di akar rumput.

Semoga bangsa ini mampu melalui pesta demokrasi ini dengan cara yang elegan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com