Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Puji Komitmen Jokowi yang Ingin Rangkul 100 Persen Masyarakat

Kompas.com - 22/05/2019, 06:35 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memuji komitmen calon presiden petahana Joko Widodo yang memenangi penghitungan suara Pilpres 2019.

Menurut dia, komitmen Jokowi yang ingin merangkul 100 persen masyarakat adalah awal yang indah untuk rekonsiliasi.

"Saya makin bersyukur dan lega karena Pak Jokowi telah menyampaikan bahwa akan menjadi pemimpin dan pengayom dari seluruh rakyat Indonesia, akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial, dan mengajak bersatu padu membangun bangsa dan tanah air tercinta," kata SBY dalam video yang diunggah di YouTube Demokrat TV, Rabu (22/5/2019) dini hari.

Baca juga: Pidato Kemenangan Jokowi: Dari Ucapan Terima Kasih hingga Jadi Pemimpin 100 Persen Rakyat

Menurut SBY, komitmen Jokowi yang telah disampaikan ke publik adalah komitmen yang ditunggu-tunggu oleh semua kelompok.

Baik kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin maupun kubu pendukung Prabowo-Sandi sama-sama menunggu pernyataan yang mendamaikan dari Jokowi.

"Komitmen pemimpin seperti itulah yang ditunggu dan sangat diharapkan oleh rakyat untuk diwujudkan setelah pemilu ini usai, baik oleh mereka yang memilih Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maupun yang tidak memilihnya. Inilah awal yang baik bagi rukun dan bersatunya kembali bangsa Indonesia yang hampir setahun berada dalam kontestasi yang keras dan polarisasi yang ekstrem," kata SBY.

Baca juga: SBY Lega Prabowo Akan Gugat Hasil Pilpres 2019 ke MK

"Juga awal yang indah bagi terbasuhnya luka di antara anak bangsa serta bagi rekonsiliasi dan bersatunya kembali anak bangsa secara terhormat," kata presiden keenam RI ini.

SBY juga menyampaikan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf. Dia mendukung Jokowi-Ma'ruf untuk memimpin Indonesia dan mengayomi semua golongan.

"Saya menyambut baik dan mendukung penuh komitmen dan tekad mulia bapak berdua untuk memimpin dan mengayomi rakyat Indonesia secara adil tanpa kecuali," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum sebelumnya mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2019, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin dinyatakan memenangi pilpres dengan perolehan 85.607.362 atau 55,50 persen suara. 

Baca juga: SBY Ucapkan Selamat kepada Jokowi-Amin

Sementara perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan 16.957.123 atau 11 persen.

Menanggapi hasil itu, Jokowi pun berjanji kepercayaan dan amanah rakyat akan ia wujudkan dalam program-program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air Indonesia.

"Setelah dilantik di bulan Oktober nanti kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100 persen rakyat Indonesia. Kami akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi 100 persen rakyat Indonesia," kata dia dalam pidato kemenangan di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com