Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CEK FAKTA: Rekapitulasi Hasil Pemilu Dianggap Janggal dan Senyap, Benarkah?

Kompas.com - 22/05/2019, 03:27 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

KOMPAS.com - Hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5/2019) dini hari.

Tak lama setelah hasil diumumkan, terdapat unggahan dan pesan di media sosial yang menyebutkan bahwa KPU melakukan kecurangan karena mengumumkan hasil rekapitulasi pada dini hari.

Selain itu, ada juga kecurigaan karena rekapitulasi diumumkan sebelum 22 Mei 2019, seperti yang disebutkan KPU.

Bahkan, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, juga mengungkapkan penolakan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU karena dinilai sangat janggal.

Mengetahui hal tersebut, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan penjelasan atas polemik ini.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, sebuah unggahan di media sosial Facebook menyampaikan keluhan mengenai pengumuman rekapitulasi suara yang diunggah pada Selasa (21/5/2019).

Selain itu, disebutkan juga bahwa ketika pengumuman hasil rekapitulasi tidak dihadiri oleh kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berikut bunyi caption dalam unggahan tersebut:

"Ya Allah liciknya nyaya.
KPU bilang tanggal 22 mau diumumkan hasilnya, terus diundur tanggal 25.
Ternyata pukul 00.00 tanggal 21 sudah diumumkan hasilnya.
Saksi dari kubu 02 tidak ada.
Jadi tidak ada yang tanda tangan dari saksi 02, tapi KPU bilang tidak pengaruh!!
Saat ini masih estafet menyelesaikan rangkaian untuk pengumuman kemenangan 01 !!
Disaat orang istirahat Anda nyolong start!!
Ya Allah Ya Allah!!!
Saksikan semua ini Ya Allah."

Hingga kini unggahan tersebut telah 20.140 kali dibagikan dan telah dikomentari lebih dari 24.000 oleh pengguna Facebook lainnya.

Penelusuran Kompas.com:

Tak hanya unggahan di Facebook saja yang ramai diperbincangkan, Prabowo Subianto juga mengungkapkan penolakannya atas hasil rekapitulasi suara pada Selasa (21/5/2019).

Prabowo menilai waktu pengumuman hasil rekapitulasi sangat janggal, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut.

"Pihak pasangan calon (paslon) 02 juga merasa pengumuman rekapitulasi KPU itu dilaksanakan pada waktu yang janggal, di luar kebiasaan," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Jalan Kertanegara pada Selasa siang.

Menurut Prabowo, pengumuman KPU itu dilakukan saat senyap.

Baca juga: Sambil Tertawa, Prabowo Sebut Pengumuman KPU Dilakukan secara Senyap

Menanggapi informasi yang beredar, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan rekapitulasi harus dilakukan pada 22 Mei 2019.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com