Amnesty International: Negara Harus Lindungi Hak Masyarakat pada Aksi 22 Mei

Kompas.com - 21/05/2019, 22:42 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Jakarta, Rabu (22/2/2018). Kompas.com/YOGA SUKMANADirektur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Jakarta, Rabu (22/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengingatkan pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat dalam berdemonstrasi secara damai, Rabu (22/5/2019).

Ia mengatakan pihak keamanan harus menahan diri untuk tak menggunakan kekuatan yang berlebihan maupun mengintimidasi para pengunjuk rasa.

"Mencegah orang bergabung untuk melakukan protes damai adalah pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Setiap orang memiliki hak untuk bergabung dengan orang lain dan mengekspresikan pikiran mereka secara damai," kata Usman dalam keterangan tertulis, Selasa (21/5/2019).

Usman mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk tak melibatkan militer dalam penanganan demonstran. Militer, kata dia, tidak disiapkan untuk menangani unjuk rasa masyarakat.

"Mereka (militer) akan ditempatkan untuk tugas ini, maka mereka harus sepenuhnya dilatih dan diperlengkapi untuk memenuhi pekerjaan ini sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional, terutama prinsip 'melindungi kehidupan', tunduk pada aturan yang sama seperti polisi reguler," pungkasnya

Baca juga: Polri: Ada Indikasi Demonstrasi 22 Mei Bakal Melanggar Hukum

Sebelumnya, KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Usai pengumuman hasil rekapitulasi ini, sejumlah pendukung Prabowo berniat untuk menggelar aksi di depan gedung KPU dan Bawaslu pada Rabu besok. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X