Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Ketum Golkar dan PKB Sama-Sama Lobi Kursi Ketua MPR

Kompas.com - 21/05/2019, 20:02 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Umum Partai Kebangkitan Muhaimin Iskandar sama-sama melobi Presiden Joko Widodo agar partainya mendapat jatah kursi ketua MPR.

Aksi lobi-lobi itu dilakukan dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Jokowi memang memanggil para ketua umum partai politik pendukungnya ke Istana sore ini. Satu per satu para ketua umum parpol bertemu empat mata dengan Jokowi.

Baca juga: Golkar Incar Kursi Ketua MPR

Mereka mengucapkan selamat kepada Jokowi yang telah ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Namun Ketum Golkar Hartarto mengakui bahwa ia juga turut mengungkapkan harapan ke Jokowi agar partainya bisa mendapat jatah kursi ketua MPR.

Harapan ini sebelumnya juga sudah disampaikan Airlangga saat Jokowi menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar, dua hari lalu.

"Partai golkar sebagai pemenang kedua berharap bisa mendapatkan ketua MPR," kata Airlangga kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi.

Baca juga: Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, posisi pimpinan DPR ditentukan berdasarkan perolehan suara. Sementara itu, pimpinan MPR akan ditentukan dengan sistem paket.

Airlangga mengatakan, sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P sudah dipastikan akan mendapat kursi ketua DPR.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Oleh karena itu Airlangga menilai wajar jika posisi ketua MPR diserahkan ke Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak kedua setelah PDI-P. Menurut dia, pola seperti ini lazim terjadi.

"Kita kan pola seperti dulu Pak Agung Laksono Golkar jadi ketua DPR, ketua MPR dari PDI-P, jadi pola semacam itu," kata dia.

Airlangga menyebut saat ini partainya sudah menyiapkan beberapa nama calon ketua MPR, namun ia enggan mengungkapkan para kandidatnya.

Sementara itu, Muhaimin yang bertemu Jokowi setelah Airlangga juga mengungkapkan keinginan agar partainya mendapat jatah ketua MPR.

Menurut Muhaimin, penentuan ketua MPR tak bisa hanya mempertimbangkan kursi terbanyak, namun harus dibahas bersama-sama dalam rapat koalisi.

Baca juga: Golkar Sebut Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Tanggapan Cak Imin

"Berembuk lah, jadi nanti Golkar ngajuin siapa, PKB ngajuin siapa, yang lain ngajuin siapa, nanti kita tentu pada akhirnya kita bawa dalam rapat koalisi," kata Muhaimin.

Muhaimin menilai akan lebih baik jika kursi ketua DPR-MPR diisi oleh perpaduan nasionalis-islam. Sama seperti saat ini, dimana Ketua DPR dijabat politisi Golkar Bambang Soesatyo dan Ketua MPR dijabat ketum PAN Zulkifli Hasan.

Muhaimin menyebut bahwa partainya masih menggodok beberapa nama untuk mengisi kursi ketua MPR. Nama Muhaimin sendiri masuk jadi salah satu kandidatnya.

"Saya cuman bilang saya siap perintah aja lah. Mau jadi ketua (MPR), mau jadi menteri, terserah. Sekarang pun saya jadi Wakil Ketua MPR, masa Wakil Ketua MPR lagi," ujarnya.

Kompas TV Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan. Jonan akan diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap proyek PLTU riau 1 untuk tersangka Direktur Utama Nonaktif PLN Sofyan Basir. Ini adalah pemeriksaan setelah penjadwalan ulang yang kedua. Sedianya Jonan diperiksa pada 15 Mei lalu namun ia tak bisa hadir karena tengah berdinas ke eropa, jepang dan amerika serikat. Selain dimintai keterangan untuk tersangka Sofyan Basir, Jonan juga akan diperiksa terkait kasus suap kepada mantan anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni, Maulani Saragih dari samin tan yang juga pengusaha tambang. #SofyanBasir #IgansiusJonan #KorupsiPLTURiau1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com