Bertemu Jokowi, Ketum Golkar dan PKB Sama-Sama Lobi Kursi Ketua MPR

Kompas.com - 21/05/2019, 20:02 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Umum Partai Kebangkitan Muhaimin Iskandar sama-sama melobi Presiden Joko Widodo agar partainya mendapat jatah kursi ketua MPR.

Aksi lobi-lobi itu dilakukan dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Jokowi memang memanggil para ketua umum partai politik pendukungnya ke Istana sore ini. Satu per satu para ketua umum parpol bertemu empat mata dengan Jokowi.

Baca juga: Golkar Incar Kursi Ketua MPR

Mereka mengucapkan selamat kepada Jokowi yang telah ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Namun Ketum Golkar Hartarto mengakui bahwa ia juga turut mengungkapkan harapan ke Jokowi agar partainya bisa mendapat jatah kursi ketua MPR.

Harapan ini sebelumnya juga sudah disampaikan Airlangga saat Jokowi menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar, dua hari lalu.

"Partai golkar sebagai pemenang kedua berharap bisa mendapatkan ketua MPR," kata Airlangga kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi.

Baca juga: Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, posisi pimpinan DPR ditentukan berdasarkan perolehan suara. Sementara itu, pimpinan MPR akan ditentukan dengan sistem paket.

Airlangga mengatakan, sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P sudah dipastikan akan mendapat kursi ketua DPR.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Oleh karena itu Airlangga menilai wajar jika posisi ketua MPR diserahkan ke Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak kedua setelah PDI-P. Menurut dia, pola seperti ini lazim terjadi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X