BPN: Tak Ada Satupun Pernyataan Prabowo yang Mengarah Pada Upaya Makar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa tidak ada satupun pernyataan Prabowo yang mengarah pada dugaan makar atau menggulingkam pemerintah yang sah.

Hal itu dia katakan saat diminta tanggapannya terkait penarikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Prabowo yang dikaitkan dalam dugaan kasus makar.

"Kalau dilihat lebih cermat tak ada satupun statement Pak Prabowo yang menjurus ke arah untuk menggulingkan pemerintah yang sah," ujar Dasco saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Polisi Tarik SPDP terhadap Prabowo sebagai Terlapor Kasus Makar

Dasco mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan kepolisian terkait penerbitan SPDP tersebut.

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Dasco di Bawaslu laporkan pelanggaran pemilu

SPDP itu menyatakan bahwa Prabowo merupakan terlapor dalam dugaan kasus makar yang melibatkan Eggi Sudjana.

Laporan terhadap Prabowo itu tercatat pada 19 April 2019, sedangkan penyidikan disebut telah dimulai sejak 17 Mei 2019.

"Nah oleh karena itu Pak Prabowo sebagai terlapor memang diberikan tembusan katanya tapi kemudian barusan kita sudah dengar bahwa itu sudah dicabut," kata Dasco.

Baca juga: SPDP Prabowo sebagai Terlapor Makar Ditarik Polisi, Apa Alasannya?

Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, SPDP ditarik karena polisi butuh melakukan penyelidikan sebelum melakukan penyidikan terhadap Prabowo.

"Dari hasil analisis penyidik bahwa belum waktunya diterbitkan SPDP karena nama Pak Prabowo hanya disebut namanya oleh tersangka Eggy Sudjana dan Lieus," kata Argo dalam keterangannya, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: SPDP Prabowo Ditarik Kembali, Fadli Zon Sebut Polisi Tidak Profesional

Argo mengatakan, polisi perlu melakukan cross-check antara pengakuan Eggi dan Lieus dengan alat bukti lain. Argo juga menyebut Prabowo merupakan tokoh bangsa yang harus dihormati.

"Karena perlu dilakukan cross-check dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, belum perlu sidik sehingga SPDP ditarik," ujar Argo.