Wiranto Minta Waspada Kelompok Teroris Sabotase Aksi Demo 22 Mei

Kompas.com - 21/05/2019, 18:28 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat waspada terhadap kelompok radikal dan teroris yang ingin memanfaatkan aksi demo 22 Mei 2019.

Masyarakat diminta segera melapor ke aparat penegak hukum jika mengetahui informasi kegiatan kelompok teroris.

Hal itu disampaikan Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

"Harus ikut waspada terhadap kelompok-kelompok radikal dan teroris, yang kami dapat info akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan aksi sabotase," kata Wiranto.

Baca juga: 6 Fakta Penangkapan Terduga Teroris Jelang 22 Mei, 6 Bom Disiapkan untuk di Depan KPU hingga Pelaku Terlibat JAD dan ISIS

Seperti diketahui, Densus 88 Anti-Teror Polri sebelumnya menangkap sejumlah terduga teroris di berbagai daerah.

Hasil penyelidikan, mereka diduga akan melakukan aksi teror ketika aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 di Gedung KPK.

Baca juga: Terduga Teroris yang Ditangkap Polisi Siapkan Martir untuk Aksi 22 Mei

Meski meminta tetap waspada, Wiranto berharap masyarakat tetap tenang. Aparat keamanan dipastikan siap mengamankan negara.

 "Masyarakat harap tetap tenang, tidak perlu khwatir. Jangan percaya berita-berita negatif, hoaks yang beredar di media sosial terutama," kata Wiranto.

"Yakinlah aparat keamanan TNI-Polri tetap kompak bersatu padu menghadapi segala ancaman dan telah mempersiapkan yang terbaik untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keamanan negara," tambah Wiranto.

Wiranto menegaskan, aparat penegak hukum akan konsisten bertindak tegas tanpa pandang bulu untuk menindak siapapun yang melanggar hukum.

Menurut Wiranto, penindakan tersebut bukan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Langkah itu dilakukan demi menegakan hukum yang menyangkut keamanan nasional.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X