Yusril Sebut Kecurangan pada Pemilu 2019 Sulit Dibuktikan

Kompas.com - 21/05/2019, 18:15 WIB
Yusril Ihza Mahendra KOMPAS.com/HaryantipuspasariYusril Ihza Mahendra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, perkara hasil Pemilu mudah dipahami, namun sulit untuk membuktikan adanya kecurangan.

Diketahui, BPN Prabowo-Sandiaga akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

"Anda buktikan kalau anda punya 1500, kira-kira seperti itu. Jadi perkaranya simple. Tapi membuktikannya berat sekali," kata Yusril saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Mantan Ketua MK Sebut Pembuktian Kecurangan Pilpres 2019 Sangat Sulit

Yusril mengatakan, beban pembuktian kecurangan hasil pemilu itu ada pada pemohon yaitu BPN Prabowo-Sandiaga. Ia memberikan contoh jika ada 11 persen kecurangan, maka pihak pemohon harus membuktikannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

"11 persen itu silakan dibuktikan. Kami mau dengar 17 juta kecurangan, silakan dibuktikan. Kami mau dengar seperti apa kecurangan itu. Prinsipnya seperti itu," ujarnya.

Yusril mengatakan, peluang terbuktinya adanya kecurangan dalam pemilu 2019 bergantung kepada para kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Mantan Ketua MK: Pemilu 2014 Mirip dengan 2019, Termasuk soal Isu Kecurangan

"Ya saya kepingin dengar dan lihat juga seperti apa mereka membuktikannya jadi saya nggak bisa apriori ya," tuturnya.

Selanjutnya, Yusril mengatakan, keputusan BPN Prabowo-Sandiaga untuk membawa perkara tersebut kepada MK merupakan upaya konstitusional yang perlu dihargai.

"Saya kira sebagai advokat profesional berat dan pasti tidak mudah untuk membuktikannya ya, tapi kita harus menghargai. Itu upaya konstitusi yang harus ditempuh," pungkasnya.

Baca juga: Waketum PAN Nilai BPN Konyol Laporkan Kecurangan Hanya Pakai Link Berita

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu diputuskan dalam rapat internal BPN di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

"Menyikapi pengumuman dari KPU tentang hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi, rapat hari ini memutuskan paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui seusai rapat internal.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Ingatkan Imunisasi Vaksin Pneumokokus Tak Cegah Virus Corona

Kemenkes Ingatkan Imunisasi Vaksin Pneumokokus Tak Cegah Virus Corona

Nasional
TNI AL: Indonesia dan China Hanya Beda Pemahaman soal ZEE di Natuna

TNI AL: Indonesia dan China Hanya Beda Pemahaman soal ZEE di Natuna

Nasional
Artis Faye Nicole Diperiksa KPK Terkait Kasus Wawan

Artis Faye Nicole Diperiksa KPK Terkait Kasus Wawan

Nasional
Polisi Tangkap 3 Penyebar Malware JS Sniffer

Polisi Tangkap 3 Penyebar Malware JS Sniffer

Nasional
Resmi Dikukuhkan, Ini Susunan Pengurus DPP Partai Hanura 2019-2024

Resmi Dikukuhkan, Ini Susunan Pengurus DPP Partai Hanura 2019-2024

Nasional
Dampak Virus Corona, Kemenkes Minta Tak Panik ke Orang Baru Datang dari China

Dampak Virus Corona, Kemenkes Minta Tak Panik ke Orang Baru Datang dari China

Nasional
Ketua DPP Partai Berkarya Sarankan Tommy Soeharto Nonaktifkan Priyo Budi Santoso

Ketua DPP Partai Berkarya Sarankan Tommy Soeharto Nonaktifkan Priyo Budi Santoso

Nasional
DPP Berkarya Persilakan KPK Periksa Priyo Budi Santoso Terkait Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah

DPP Berkarya Persilakan KPK Periksa Priyo Budi Santoso Terkait Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah

Nasional
Kenapa Ditjen Imigrasi Terlambat Deteksi Keberadaan Harun Masiku?

Kenapa Ditjen Imigrasi Terlambat Deteksi Keberadaan Harun Masiku?

Nasional
Kejagung Telusuri Sekitar 800 Rekening Efek Para Tersangka Jiwasraya

Kejagung Telusuri Sekitar 800 Rekening Efek Para Tersangka Jiwasraya

Nasional
Bima Arya: Konflik GKI Yasmin Jadi Ujian Citra Toleransi Kota Bogor

Bima Arya: Konflik GKI Yasmin Jadi Ujian Citra Toleransi Kota Bogor

Nasional
Soal Virus Corona, Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Pemerintah Sudah Antisipasi

Soal Virus Corona, Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Pemerintah Sudah Antisipasi

Nasional
BNPB Ingatkan Pejabat Daerah Pantau Curah Hujan Setiap Waktu

BNPB Ingatkan Pejabat Daerah Pantau Curah Hujan Setiap Waktu

Nasional
Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam Tiga Tahun Terakhir, Ini Respons Bawaslu

Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam Tiga Tahun Terakhir, Ini Respons Bawaslu

Nasional
KPK Bantah Pernyataan Hasto yang Sebut Harun Masiku sebagai Korban

KPK Bantah Pernyataan Hasto yang Sebut Harun Masiku sebagai Korban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X