Wiranto: Masyarakat Tetap Tenang, Aparat Keamanan Akan Tegas Tanpa Pandang Bulu

Kompas.com - 21/05/2019, 18:13 WIB
Menko Polhulam Wiranto usai menyampaikan konferensi pers menyikapi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 Kompas.com/Rakhmat Nur HakimMenko Polhulam Wiranto usai menyampaikan konferensi pers menyikapi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir menyikapi aksi demo menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. Aparat keamanan dipastikan siap mengamankan negara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

"Masyarakat harap tetap tenang, tidak perlu khwatir. Jangan percaya berita-berita negatif, hoaks yang beredar di media sosial terutama," kata Wiranto.

"Yakinlah aparat keamanan TNI-Polri tetap kompak bersatu padu menghadapi segala ancaman dan telah mempersiapkan yang terbaik untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keamanan negara," tambah Wiranto.

Baca juga: Wiranto: Ada Rencana Menduduki KPU, Bawaslu, DPR, Istana

Wiranto menegaskan, aparat penegak hukum akan konsisten bertindak tegas tanpa pandang bulu untuk menindak siapapun yang melanggar hukum.

Ia memastikan, pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Wiranto, penindakan tersebut bukan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Langkah itu dilakukan demi menegakan hukum yang menyangkut keamanan nasional.

Baca juga: Wiranto: Terimalah Hasil Pemilu dengan Ksatria dan Lapang Dada...

Harapannya, kata Wiranto, masyarakat tetap tentram, tidak terganggu tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Wiranto meminta agar demo besar-besaran yang akan dilakukan Rabu besok, dibatalkan.

Pasalnya, kata dia, ada rencana pengepungan kantor KPU, Bawaslu, DPR, hingga Istana. Bahkan, katanya, massa ingin menduduki kantor lembaga tersebut.

"Itu tindakan keliru, tidak dibenarkan. Tindakan yang akan melawan hukum dan tidak akan didukung masyarakat banyak. Itu adalah kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara," kata Wiranto.

"Oleh karena itu, maka pemerintah meminta agar rencana itu dibatalkan saja karena akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya rakyat menjadi korban. Mengganggu lalu lintas, menganggu ekonomi. Kalau ada benturan rakyat juga yang jadi korban," tambah dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 2.234, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.190.765

UPDATE: Bertambah 2.234, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.190.765

Nasional
Coldplay Ajak Jokowi Komitmen soal Iklim, Ini Respons Istana

Coldplay Ajak Jokowi Komitmen soal Iklim, Ini Respons Istana

Nasional
Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.