Wiranto: Masyarakat Tetap Tenang, Aparat Keamanan Akan Tegas Tanpa Pandang Bulu

Kompas.com - 21/05/2019, 18:13 WIB
Menko Polhulam Wiranto usai menyampaikan konferensi pers menyikapi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Menko Polhulam Wiranto usai menyampaikan konferensi pers menyikapi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir menyikapi aksi demo menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. Aparat keamanan dipastikan siap mengamankan negara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

"Masyarakat harap tetap tenang, tidak perlu khwatir. Jangan percaya berita-berita negatif, hoaks yang beredar di media sosial terutama," kata Wiranto.

"Yakinlah aparat keamanan TNI-Polri tetap kompak bersatu padu menghadapi segala ancaman dan telah mempersiapkan yang terbaik untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keamanan negara," tambah Wiranto.


Baca juga: Wiranto: Ada Rencana Menduduki KPU, Bawaslu, DPR, Istana

Wiranto menegaskan, aparat penegak hukum akan konsisten bertindak tegas tanpa pandang bulu untuk menindak siapapun yang melanggar hukum.

Ia memastikan, pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan.

Menurut Wiranto, penindakan tersebut bukan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Langkah itu dilakukan demi menegakan hukum yang menyangkut keamanan nasional.

Baca juga: Wiranto: Terimalah Hasil Pemilu dengan Ksatria dan Lapang Dada...

Harapannya, kata Wiranto, masyarakat tetap tentram, tidak terganggu tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Wiranto meminta agar demo besar-besaran yang akan dilakukan Rabu besok, dibatalkan.

Pasalnya, kata dia, ada rencana pengepungan kantor KPU, Bawaslu, DPR, hingga Istana. Bahkan, katanya, massa ingin menduduki kantor lembaga tersebut.

"Itu tindakan keliru, tidak dibenarkan. Tindakan yang akan melawan hukum dan tidak akan didukung masyarakat banyak. Itu adalah kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara," kata Wiranto.

"Oleh karena itu, maka pemerintah meminta agar rencana itu dibatalkan saja karena akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya rakyat menjadi korban. Mengganggu lalu lintas, menganggu ekonomi. Kalau ada benturan rakyat juga yang jadi korban," tambah dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X