PDI-P Akan Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pemilu ke MK

Kompas.com - 21/05/2019, 15:40 WIB
Hasto di Tjikini Lima KOMPAS.com/HaryantipuspasariHasto di Tjikini Lima

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai PDI Perjuangan ( PDI-P) berencana akan mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) untuk tujuh daerah pemilihan (dapil). Hal tersebut dilakukan karena hasil rekapitulasi pemilihan legislatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbeda dengan hitung cepat versi PDI-P.

"Ada tujuh dapil yang sedang kami persiapkan untuk ke MK. Tujuh dapil itu tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Papua, dan Sulawesi Barat," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Sejauh ini, lanjutnya, PDI-P telah menyiapkan sejumlah bukti-bukti untuk diberikan ke MK. Namun, bukti-bukti tersebut masih kini dalam tahap verifikasi.

Baca juga: Penetapan KPU: 9 Parpol Lolos Parlemen, PDI-P Unggul

PDI-P, seperti diungkapkan Hasto, baru akan ke MK jika bukti-bukti yang dikumpulkan sudah mencukupi syarat pengajuan sengketa PHPU di MK.

"Di hasil hitung cepat kami harusnya PDI-P mendapatkan 133 kursi. Namun, dari hasil KPU, kami mendapatkan 129 kursi," ujar Hasto.

"Diduga ada modus pengambilan suara di tahap proses kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Kami belum identifikasi, mungkin tidak lebih dari 20 kasus," sambungnya.

Hasto mengemukakan, selain modus pengambilan suara, PDI-P juga kini sedang menyelesaikan masalah terkait kompetisi antarcaleg internal. Dia mengaku ada caleg yang merasa dirugikan karena sistem Pemilu 2019.

"Di internal partai juga terjadi. Itu karena sistem pemilu yang sangat liberal," ucap Hasto.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X