Yusril dan Tim Hukum TKN Bakal Lawan Gugatan Prabowo di MK

Kompas.com - 21/05/2019, 15:37 WIB
Capres petahana Joko Widodo (kedua kanan) dan cawapres Maruf Amin (kanan) menyapa warga usai menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Pidato tersebut menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARICapres petahana Joko Widodo (kedua kanan) dan cawapres Maruf Amin (kanan) menyapa warga usai menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Pidato tersebut menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum calon presiden Joko Widodo, Yusril Izha Mahendra mengatakan, pihaknya akan mengajukan menjadi pihak terkait jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Tim kuasa hukum sudah disiapkan untuk menghadapi gugatan Prabowo-Sandiaga.

Hal itu disampaikan Yusril dalam jumpa pers bersama Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Jumpa pers tersebut menyikapi hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 oleh KPU.

Yusril menyinggung pernyataan pihak Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga yang akan mengajukan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Akan Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilpres ke MK

Ia mengatakan, pihaknya menghormati dan menyambut baik jika 02 benar mengambil langkah tersebut.

"Kita hormati sepenuhnya sebagai hak kosntitusional yang beliau miliki," kata Yusril.

Yusril mengatakan, begitu kubu 02 mendaftarkan ke MK, pihaknya akan menyampaikan surat kepada Ketua MK agar 01 diterima menjadi pihak terkait dalam sidang sengketa.

Pasalnya, pihak termohon dalam sengketa hasil pemilu adalah KPU.

Baca juga: Ini Pidato Prabowo Sikapi Pengumuman Hasil Pilpres 2019

Nantinya, kata Yusril, pihaknya akan mengajukan bukti, saksi hingga menghadirkan ahli untuk menyanggah tuduhan 02.

Ia menambahkan, TKN sudah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi sengketa nantinya. Daftar tim hukum pun sudah ditandatangani Jokowi-Ma'ruf. Dirinya akan berkerja sama dengan tim hukum TKN tersebut.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X