JAKARTA, KOMPAS.com - Berita populer Kompas.com, Selasa (21/5/2019) pagi ini, salah satunya terkait buzzer yang hina Ani Yudhoyono membuat sejumlah politisi Demokrat ingin mundur dari barisan Prabowo-Sandiaga. Selain itu juga ada tentang penangkapan Lieus Sungkharisma.
Berikut lima berita populer Kompas.com yang layak menemani Anda pada pagi ini:
Ketua DPP Partai Demokrat yang juga anggota Badan Pemenangan Prabowo Sandiaga, Jansen Sitindaon, mengaku sudah tidak nyaman lagi berada di barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ia mengatakan, sikap ini merupakan sikap pribadinya, bukan secara organisasi partai.
"Kalau ditanya sikap pribadi saya sebagai kader, saya sungguh sudah tidak nyaman dengan keadaan ini. Dan saya pribadi akan pamit baik-baik mundur dari barisan Pak Prabowo ini," kata Jansen ketika dikonfirmasi, Minggu (19/5/2019) malam.
Pernyataan Jansen dipicu perdebatannya di Twitter dengan netizen pada Minggu kemarin.
Baca selengkapnya di sini.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengeluarkan pernyataan keras melalui akun Twitter-nya.
Dia mengaku berhenti mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Alasannya, karena Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dirundung di media sosial. Ini isi tulisan Ferdinand, pada Minggu (19/5/2019):
"Pagi ini, sy menemukan bullyan yg sgt tdk berperi kemanusiaan dr buzzer setan gundul yg mengolok Ibunda Ani yg sedang sakit. Sikap itu sangat BRUTAL. Atas perilaku brutal buzzer setan gundul itu, saya FERDINAND HUTAHAEAN, saat ini menyatakan BERHENTI MENDUKUNG PRABOWO SANDI."
Baca selengkapnya di sini.
Hal tersebut karena Google mengambil langkah ekstrem dengan menangguhkan bisnis dan kerja sama dengan Huawei, baik hardware maupun software.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas peraturan pemerintah AS yang melarang Huawei membeli segala komponen dalam bentuk apa pun dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah setempat.