Aktivis 98 Siap Siaga Kawal KPU Jelang 22 Mei

Kompas.com - 20/05/2019, 20:47 WIB
Gedung KPU Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung KPU Pusat
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis 1998 yang tergabung dalam Rembug Nasional Aktivis (RNA) 1998, berkomitmen untuk menjaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari gerakan-gerakan inkonstitusional menjelang pengumuman hasil pilpres pada Rabu (22/5/2019) lusa.

Juru bicara RNA 1998, Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan, pihaknya kini siaga satu jelang pengumuman rekapitulasi. Menurut dia, akan ada 5.000 orang dari 34 Provinsi yang siap mengawal KPU.

Sayed menuturkan, gerakan para aktivis tujuannya adalah menegakkan marwah UUD 1945 sebagai konstitusi dasar yang pada hari ini tengah dirongrong oleh kelompok yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat.

Baca juga: Cendekiawan Muslim: Aksi 22 Mei Bukan Jihad

"Mereka menggunakan idiom-idiom politik kerakyatan, namun menafikan KPU RI sebagai salah satu institusi demokrasi hasil Gerakan Reformasi 98. Hal itu dicerminkan dari tuduhan mengada-ada, bahwa KPU RI telah berbuat curang, dan bermacam hoaks yang disebar untuk mendelegitimasi KPU RI," ucap Sayed dalam keterangannya, Senin (20/5/2019).

Sayed pun mengingatkan kepada semua pihak, bahwa KPU RI sebagai institusi demokrasi mendapatkan kewenangan dari Konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu.

KPU juga diberi kewenangan penuh oleh UU untuk menghitung suara yang diberikan rakyat melalui pemilu, mengumumkan hasil perhitungan suara, serta menetapkan pemenang pemilu.

"Semua kewenangan itu diberikan Konstitusi RI melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Sayed.

Baca juga: Polisi: 22 Mei, Ada Pergerakan Massa Pendukung 02 dari Bekasi ke Jakarta

Dia menegaskan, meski menyiapkan 5.000 aktivis, semuanya tidak akan turun, mengingat instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta menyerahkan semuanya kepada konstitusi.

Sekjen Persatuan 98 Adian Napitupulu mengatakan, pihaknya tak akan menggelar aksi terlebih dahulu, guna menghindari hal yang tak diinginkan.

"Situasi berjalan biasa, tapi siap siaga di tempat masing-masing, jangan putuskan komunikasi, kalau dibutuhkan kita bergerak," kata Adian.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 total dari 34 provinsi KPU rencananya akan merekapitulasi 4 provinsi lagi. Rapat pleno rekapitulasi suara provinsi terus dilakukan oleh KPU, hari ini rencananya KPU akan merekapitulasi empat provinsi yang tersisa yaitu Riau, Maluku, Papua dan Sumatera Utara #kpu #pemilu


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Nasional
Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X