Sekjen Nasdem Imbau Kader Kawal Rekapitulasi hingga Penetapan Pemilu dengan Damai

Kompas.com - 20/05/2019, 20:16 WIB
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Jhonny G Plate saat ditemui di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekretaris Jenderal Partai NasDem Jhonny G Plate saat ditemui di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate mengimbau seluruh kader partai untuk mengawal proses rekapitulasi perolehan suara hingga pengumuman penetapan Pemilu 2019 dengan damai.

Ia mengatakan para kader tak akan melakukan aksi pada tanggal 22 Mei 2019 dan hanya akan beraktivitas seperti biasa.

"Aksi tidak perlu. Tidak perlu ikut kader ya, kita lakukan kegiatan seperti biasa," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Luhut Nilai Situasi Jelang 22 Mei Tak Perlu Dikhawatirkan

Johnny tak mempermasalahkan kader-kader yang ingin menyampaikan ekspresi dan pendapat politik dalam momentum penetapan hasil perolehan suara Pemilu 2019. Namun, ia mengingatkan agar tak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

"Ekspresi pendapat itu boleh ya, tapi momentum politiknya. Masyarakat jadi tegang, masyarakat jadi resah tidak perlu lah gitu," ujarnya.

Selanjutnya, Johnny mengatakan, para kader juga akan menganalisa hasil Pemilu 2019.

Baca juga: TNI AD Sebut Belum Ada Pergerakan Besar Jelang 22 Mei

"Kami menunggu hasil pemilihan umum dengan menganalisa yang mana saja yang memang kalau ada yang dirugikan partai, dan diselesaikan sesuai mekanismenya," pungkasnya.

Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedianya akan menetapkan hasil pemilu pada 22 Mei 2019. Jika tidak ada sengketa, pemenang Pilpres akan diumumkan tiga hari setelah penetapan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X