Tersisa Beberapa Provinsi, Perludem Optimis Penghitungan Suara Selesai Tepat Waktu

Kompas.com - 20/05/2019, 19:56 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengaku optimis proses penghitungan suara selesai tepat waktu.

Proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling lambat selesai pada 22 Mei 2019.

Titi merasa optimis rekapitulasi dapat selesai tepat waktu melihat progres penghitungan yang hanya menyisakan beberapa provinsi.

"Kita harus optimis. Saya kira kalau dari sisi kondisi objektif hari ini, luar negeri sudah selesai, Maluku, Papua, Sumatera Utara kan tadi Riau juga sudah selesai, saya kira dengan tiga provinsi mestinya bisa selesai sesuai tenggat," ungkap Titi saat ditemui di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Baca juga: 6 Alasan untuk Tidak Perlu ke Jakarta untuk Aksi 22 Mei 2019

Ia pun berharap semua pihak dapat menghormati suara pemilih dan proses yang ada saat ini.

Menurutnya, terdapat dua cara untuk menghormati suara pemilih. Pertama yaitu melalui pengawalan suara pada proses rekapitulasi berjenjang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, menggunakan jalur hukum yang tersedia misalnya Mahkamah Konstitusi, jika menemukan adanya indikasi kecurangan atau manipulasi.

Namun, Titi mengingatkan bahwa tuduhan tersebut juga harus disertai bukti.

Baca juga: Polri: 22 Mei Aman, Kita Lakukan Upaya Maksimal

"Pergi ke MK adalah salah satu penghormatan dan penghargaan untuk memperjuangkann suara rakyat yang memang mereka yakini demikianlah kemurnian suara yang ada. Tetapi ya harus dipastikan bahwa mereka punya bukti-bukti dan juga fakta-fakta yang bisa dorong itu," ungkapnya.

Dalam pandangannya, langkah tersebut lebih baik daripada sekadar melontarkan narasi yang mendelegitimasi institusi penyelenggara pemilu.

"Saya kira itulah mekanisme untuk menghormati suara rakyat, bukan dengan membangun narasi-narasi yang justru tidak mempercayai institusi demokrasi dan institusi hukum yang ada di negara kita," tutur dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X