Tersisa Beberapa Provinsi, Perludem Optimis Penghitungan Suara Selesai Tepat Waktu

Kompas.com - 20/05/2019, 19:56 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengaku optimis proses penghitungan suara selesai tepat waktu.

Proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU) paling lambat selesai pada 22 Mei 2019.

Titi merasa optimis rekapitulasi dapat selesai tepat waktu melihat progres penghitungan yang hanya menyisakan beberapa provinsi.

"Kita harus optimis. Saya kira kalau dari sisi kondisi objektif hari ini, luar negeri sudah selesai, Maluku, Papua, Sumatera Utara kan tadi Riau juga sudah selesai, saya kira dengan tiga provinsi mestinya bisa selesai sesuai tenggat," ungkap Titi saat ditemui di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).


Baca juga: 6 Alasan untuk Tidak Perlu ke Jakarta untuk Aksi 22 Mei 2019

Ia pun berharap semua pihak dapat menghormati suara pemilih dan proses yang ada saat ini.

Menurutnya, terdapat dua cara untuk menghormati suara pemilih. Pertama yaitu melalui pengawalan suara pada proses rekapitulasi berjenjang.

Kemudian, menggunakan jalur hukum yang tersedia misalnya Mahkamah Konstitusi, jika menemukan adanya indikasi kecurangan atau manipulasi.

Namun, Titi mengingatkan bahwa tuduhan tersebut juga harus disertai bukti.

Baca juga: Polri: 22 Mei Aman, Kita Lakukan Upaya Maksimal

"Pergi ke MK adalah salah satu penghormatan dan penghargaan untuk memperjuangkann suara rakyat yang memang mereka yakini demikianlah kemurnian suara yang ada. Tetapi ya harus dipastikan bahwa mereka punya bukti-bukti dan juga fakta-fakta yang bisa dorong itu," ungkapnya.

Dalam pandangannya, langkah tersebut lebih baik daripada sekadar melontarkan narasi yang mendelegitimasi institusi penyelenggara pemilu.

"Saya kira itulah mekanisme untuk menghormati suara rakyat, bukan dengan membangun narasi-narasi yang justru tidak mempercayai institusi demokrasi dan institusi hukum yang ada di negara kita," tutur dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X