Kompas.com - 20/05/2019, 17:46 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar kembali mengungkapkan keinginannya menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 mendatang.

Hal ini diungkapkan Cak Imin saat membuka acara diskusi "Kebangkitan Nasional" di DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Cak Imin mengatakan, dirinya bukan ingin menjadi Ketua MPR. Namun, sebagai kader Nadhlatul Ulama (NU), MPR harus dia jadikan pilar penjaga PBNU, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Baca juga: Cak Imin: Mbak Puan Ketua DPR, Insya Allah Saya Ketua MPR

"Saya kira saya bukan mau menjadi ketua MPR, tapi sebagai kader NU, MPR harus dijadikan pilar penjaga PBNU Pancasila Bhineka Tunggal Ika NKRI dan UUD," kata Cak Imin dalam acara diskusi "Kebangkitan Nasional" di DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Cak Imin mengaku tak mempermasalahkan banyak pihak yang menyebut dirinya ingin menduduki kursi MPR. Sebab, menurut dia, MPR memiliki tugas menjaga empat pilar negara.

"Ini itu udah enggak usah, cuma ketua MPR aja kok ribut? Wong calon wakil presiden aja kita serahkan ke Kiai Ma'ruf Amin kok, apalagi ketua MPR kok sudah ribut," lanjutnya.

Baca juga: Cak Imin Berharap Jokowi Segera Bertemu Prabowo

Selanjutnya, Cak Imin mengatakan, sebagai kader NU ia berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Tapi itulah komitmen kader NU untuk menjaga NKRI yang kita cintai," pungkasnya.

Sebelumnya, saat diminta tanggapannya mengenai kabar politisi PDI-Perjuangan Puan Maharani berpotensi menjabat sebagai Ketua DPR, Muhaimin mengungkapkan keinginannya terpilih sebagai Ketua MPR periode 2019-2024.

"Ya Mbak Puan ketua DPR, Insya Allah saya Ketua MPR," ujar politisi yang akrab disapa Cak Imin itu, saat ditemui di Rumah Dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

Kompas TV Ketua DPR yang juga politisi Golkar, Bambang Soesatyo mendukung ketua non aktif DPP PDI-P, Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Menurut Bambang Soesatyo, sosok putri Megawati Soekarno Putri itu sangat berkompeten menempati posisi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Meski demikian Bambang Soesatyo menyerahkan keputusan apakah Puan Maharani dapat menempati posisi Ketua DPR kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dorongan agar ketua DPP PDI-P non aktif, Puan Maharani agar ditunjuk menduduki posisi ketua DPR 5 tahun ke depan mengemuka di koalisi partai politik pendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Salah satu di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa sang ketua umum Muhamaimin Iskandar mendukung Puan menjadi Ketua DPR periode 2019 - 2024. Cak Imin menyebut bisa jadi Puan Maharani mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua dewan perwakilan rakyat. #KetuaDPR #PuanMaharani
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.