Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/05/2019, 13:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menyoroti petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia atau jatuh sakit.

Adrianus memandang hal ini terjadi lantaran pelayanan publik saat Pemilu 2019 diselenggarakan dalam waktu singkat, kompleks dan dalam tekanan tinggi.

"Nampaknya kami melihat bahwa amat minimal ketentuan kebijakan yang diciptakan untuk mencegah terjadinya kelelahan bahkan kematian," kata Adrianus dalam konferensi pers Memahami Kematian Petugas KPPS dalam Perspektif Pelayanan Publik di Ombudsman, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Adrianus menyoroti tiga permasalahan. Pertama, ada kesan penyikapan Pemilu 2019 sama dengan Pemilu sebelum-sebelumnya. Sehingga semua pihak belum mampu menyesuaikan diri, termasuk menyangkut keselamatan dan kesehatan petugas Pemilu.

Baca juga: Petugas Pemilu yang Meninggal Dunia Bertambah Jadi 486


"Kami juga melihat bahwa ada semacam pembenaran dalam voluntarisme, kesukarelaaan yang dilakukan petugas itu, sementara yang bersangkutan tidak memahami apa yang berpotensi terjadi pada diri mereka," ujarnya.

Ketiga, kata dia, tidak adanya reaksi cepat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Kesehatan untuk mencegah atau menekan jatuhnya korban petugas Pemilu.

Menurut Adrianus, sebagai pemberi layanan, petugas Pemilu seharusnya mendapatkan informasi secara utuh terkait hak, kewajiban dan risiko kerja.

"Jadi, jangan hanya sekadar bahwa dia bekerja. Tapi dia harus tahu risikonya. Minimal kita perlu menjelaskan bahwa, kalau Bapak, Ibu punya riwayat jantung, darah tinggi atau gula, misalnya, maka ketika Bapak, Ibu bekerja bisa gawat loh," kata Adrianus.

Baca juga: Pengakuan Petugas KPPS: Tes Kesehatan Hanya Formalitas

Menurut dia, kebijakan informasi seperti ini penting guna menjalin kesepakatan dan kesepahaman bersama.

"Setelah kemudian dia tahu bahwa bisa gawat namun dia tetap memutuskan tetap menjadi KPPS, oke. Itu timbul kesepakatan bersama. Kalau dia tidak tahu kan, kasihan," ujarnya.

Ia memandang tidak berimbangnya pemberitahuan hak dan kewajiban antara masyarakat pemilih dan petugas Pemilu menciptakan ketidakadilan sendiri.

"Pemilu 2019 lebih fokus pada proses penyelesaian pemungutan dan penghitungan suaranya. Dengan kata lain lebih memerhatikan faktor masyarakat pemilih sebagai penerima layanan. Jadi tidak imbang, ya. Sebaliknya sedikit sekali hal yang dilakukan terkait aspek keselamatan kerja dan kesehatan petugas Pemilu selaku pemberi layanan," papar dia.

"Jangan kemudian honornya rendah tapi beban kerjanya berat, risikonya besar, itu kan menjadi enggak adil," sambung dia.

Di sisi lain, ia juga menyoroti tidak adanya unit kerja atau satuan tegas untuk memantau keselamatan dan kesehatan para petugas.

Adrianus menyimpulkan adanya indikasi maladministrasi pada sejumlah pihak terkait.

"KPU karena tidak melakukan upaya maksimal dalan mencegah, juga Bawaslu sebagai oversight mengingatkan agar jangan sampai ada korban. Kemenkes dalam memberikan perhatian terhadap yang sakit. Dan negara secara umum sebagai pihak yang menyusun undang-undang. Itu indikasi maladministrasi yang kami temukan," papar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Kerahkan 4 Plant, WSBP Rampungkan Suplai Beton Proyek Jalan Tol Bocimi Seksi II

Kerahkan 4 Plant, WSBP Rampungkan Suplai Beton Proyek Jalan Tol Bocimi Seksi II

Nasional
Jaksa: Penasihat Hukum Sambo, Ricky, dan Kuat Ma'ruf Tim yang Sama, Logika Berpikirnya Sudah Tak Rasional

Jaksa: Penasihat Hukum Sambo, Ricky, dan Kuat Ma'ruf Tim yang Sama, Logika Berpikirnya Sudah Tak Rasional

Nasional
MK Diminta Usut Dugaan Perubahan Substansi Putusan Terkait Pergantian Hakim Konstitusi

MK Diminta Usut Dugaan Perubahan Substansi Putusan Terkait Pergantian Hakim Konstitusi

Nasional
Tim Kecil Bakal Koalisi Perubahan Bertemu, Tanya Kesungguhan Partai Dukung Anies

Tim Kecil Bakal Koalisi Perubahan Bertemu, Tanya Kesungguhan Partai Dukung Anies

Nasional
KPK: 'Red Notice' Terlambat Terbit karena Paulus Tannos Ganti Nama

KPK: "Red Notice" Terlambat Terbit karena Paulus Tannos Ganti Nama

Nasional
Tuntutan 6 Anak Buah Ferdy Sambo Terdakwa Kasus 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Tuntutan 6 Anak Buah Ferdy Sambo Terdakwa Kasus "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Nasdem Mengaku Tak Mundur dari Penjajakan Koalisi Perubahan meski Bertemu Gerindra-PKB

Nasdem Mengaku Tak Mundur dari Penjajakan Koalisi Perubahan meski Bertemu Gerindra-PKB

Nasional
Diduga, Ada Substansi Putusan MK yang Sengaja Diubah Setelah Dibacakan

Diduga, Ada Substansi Putusan MK yang Sengaja Diubah Setelah Dibacakan

Nasional
Bareskrim Tangkap 12 Pegawai 'Customer Service' Judi Daring Mastertogel78, Bosnya Jadi Buronan

Bareskrim Tangkap 12 Pegawai "Customer Service" Judi Daring Mastertogel78, Bosnya Jadi Buronan

Nasional
Hal yang Beratkan Tuntutan Irfan Widyanto: Salahi Wewenang sebagai Penyidik Aktif Bareskrim

Hal yang Beratkan Tuntutan Irfan Widyanto: Salahi Wewenang sebagai Penyidik Aktif Bareskrim

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Gagalkan Koalisi Perubahan

Demokrat Tak Khawatir Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Gagalkan Koalisi Perubahan

Nasional
Sikap Hendra Kurniawan Berkilah Cari Alibi Jadi Faktor Pemberat Tuntutan Jaksa

Sikap Hendra Kurniawan Berkilah Cari Alibi Jadi Faktor Pemberat Tuntutan Jaksa

Nasional
Raih Penghargaan Adhi Makayasa Ringankan Tuntutan Irfan Widyanto

Raih Penghargaan Adhi Makayasa Ringankan Tuntutan Irfan Widyanto

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Semua Pembelaan Ferdy Sambo

Jaksa Minta Hakim Tolak Semua Pembelaan Ferdy Sambo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.