Kompas.com - 20/05/2019, 13:44 WIB
Bara Hasibuan Waketum PAN KOMPAS.com/HaryantipuspasariBara Hasibuan Waketum PAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, partainya akan menghormati apa pun hasil Pemilihan Presiden 2019 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 meskipun jika KPU menetapkan pasangan calon yang diusung PAN, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kalah suara dari pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami ingin semua pihak menunjukkan sikap kenegarawanan untuk bisa menerima hasil apa pun itu," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Waketum PAN Imbau Kadernya Tak Ikut People Power yang Diserukan Amien Rais

"Posisi PAN adalah kami akan menghormati hasil itu. Kami ingin menunjukkan walaupun misalnya nanti calon yang didukung oleh PAN itu tidak menang dalam pemilihan presiden sesuai keputusan pengumuman oleh KPU. Kami tetap akan menghormati hasil itu," lanjut dia.

Kendati demikian, kata Bara, internal DPP PAN belum membahas langkah apa yang akan diambil jika pasangan Prabowo-Sandiaga kalah dalam kontestasi pilpres.

"Mengenai langkah selanjutnya dari PAN, setelah itu nanti akan kami putuskan," kata Bara.

Bara mengatakan, jika ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil pilpres karena tuduhan adanya kecurangan, ia meminta pihak-pihak tersebut menempuh jalur konstitusional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: PAN Dukung Putusan Bawaslu soal Situng KPU

Ia juga mengimbau kader PAN agar tidak terlibat dalam gerakan-gerakan yang bersifat destruktif yang muncul saat pengumuman hasil Pemilu 2019.

Menurut Bara, gerakan-gerakan untuk menunjukkan ketidakpuasan hasil pemilu jangan sampai menimbulkan kemunduran demokrasi.

"Saya ingin mengimbau semua anggota PAN untuk tidak ikut gerakan-gerakan destruktif yang bisa menimbulkan setback (kemunduran) pada proses demokrasi," kata Bara.

"Demokrasi kita ini sudah kita perjuangkan bersama-bersama. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga demokrasi. Jangan sampai ikut gerakan-gerakan yang justru bisa menimbulkan setback," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

Nasional
Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Nasional
Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Nasional
Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Nasional
Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Nasional
Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

Nasional
Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

Nasional
Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

Nasional
Menteri PAN-RB Akan Pecat ASN yang Terlibat Kecurangan Seleksi CASN 2021

Menteri PAN-RB Akan Pecat ASN yang Terlibat Kecurangan Seleksi CASN 2021

Nasional
Kementerian PPPA Catat 24.352 Kasus Kekerasan Perempuan pada 2019-2020

Kementerian PPPA Catat 24.352 Kasus Kekerasan Perempuan pada 2019-2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.