Komitmen Kepala Daerah Belum Kuat, KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di Papua

Kompas.com - 20/05/2019, 09:27 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi terkait perbaikan tata kelola pemerintahan di Papua.

Evaluasi ini dilakukan karena komitmen sebagian besar kepala daerah belum kuat dalam implementasi program pencegahan korupsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, proses evaluasi berlangsung di Kantor Gubernur Papua dan beberapa tempat lainnya dari 20 Mei-23 Mei 2019.

"Evaluasi komprehensif atas kemajuan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi perlu dilakukan guna menjaga keberlanjutan program perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan di Papua," kata Febri melalui keterangan pers, Senin (20/5/2019).


Baca juga: 9 Kepala Daerah di Sumut Teken Komitmen Pencegahan Korupsi

Menurut Febri, program pencegahan korupsi terintegrasi di Papua meliputi 8 sektor yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, Dana Desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

"Hasil evaluasi sampai dengan akhir Desember 2018 menunjukkan bahwa komitmen sebagian besar kepala daerah masih belum cukup kuat. Nilai rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) Provinsi Papua tahun 2018 adalah 25 persen, nyaris berada di kategori merah," kata dia.

Febri menjelaskan, dari 8 sektor program, fokus KPK kali ini pada pembenahan dan penertiban aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah, pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta penguatan kapasitas pengawasan oleh APIP.

Baca juga: KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di 3 Provinsi

KPK juga turut mendorong penjatuhan sanksi pemberhentian PNS yang telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan terkait jabatannya.

"Sedangkan, terkait kepatuhan LHKPN, KPK terus mendorong peningkatan kepatuhan," ujar Febri.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X