Menanti Surat Wasiat Prabowo

Kompas.com - 20/05/2019, 07:46 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANCalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd.


SELAIN hasil penghitungan akhir, ada yang ditunggu publik yakni surat wasiat Prabowo. Entah mengapa disebut surat wasiat, apakah karena jelang penghitungan akhir atau ada hal lain.

Jika ditilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), surat wasiat berarti pesan terakhir yang disampaikan seseorang,  biasanya kepada ahli waris terkait dengan harta yang akan ditinggalkannya.

Tapi mungkin yang dimaksud Capres Prabowo Subianto adalah pesan terakhir sebelum pengumuman KPU pada Pemilu 2019.

Banyak kalangan memperkirakan, hampir bisa dipastikan isinya berkaitan dengan langkah Prabowo dan koalisinya menyikapi hasil pilpres 2019.

Sinyal enggan ke Mahkamah Konstitusi

Dari informasi yang berkembang, semakin masif dilontarkan bahwa Tim Capres-Cawapres Prabowo-Sandi tidak akan membawa tudingan kecurangan ini ke Mahkamah Konstitusi.

"Jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu," kata Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Politisi Partai Berkarya, Titiek Soeharto.

"Kayanya kita ke MK enggak karena kita pernah pengalaman di 2014, kita ke MK, judulnya belum diperiksa, bukti-buktinya belum diperiksa, sudah diketok yang menang sebelah sana," kata Titiek, Jumat (17/5/2019).

"Jadi kayanya sekarang kita tidak akan ke MK lagi. Jadi, kita akan berjuang di jalanan!" lanjut Titiek.

Terkait hal ini, Ketua MK 2013 - 2015, Hamdan Zoelva kepada saya menjelaskan, bahwa seluruh putusan MK pada pemilu 2014 telah disidangkan dengan terbuka dan adil.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X