Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, "Quick Count", hingga Penanganan Kasus Makar

Kompas.com - 20/05/2019, 03:28 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com - Bulan suci Ramadhan berjalan sekitar dua pekan. Namun, kesucian Ramadhan tidak membuat persebaran hoaks dan disinformasi berhenti.

Dalam sepekan kemarin, 13 - 17 Mei 2019, Kompas.com melakukan verifikasi dan konfirmasi terkait sejumlah kabar yang belum diketahui kejelasannya.

Beberapa informasi diketahui sebagai hoaks alias kabar bohong. Namun, ada juga sejumlah informasi yang faktanya memang ada, namun masih disertai narasi yang simpang siur.

Kami telah melakukan sejumlah klarifikasi untuk memberikan penjelasan atas informasi yang masih simpang siur. Berikut paparannya: 

Pria Marah Diberi Sumbangan Rp 1.000 oleh Kasir

Seorang pria terekam dalam video tengah marah-marah pada kasir toko waralaba Indomaret di Aceh ramai diperbincangkan di media sosial pada pekan silam.

Dalam video, kemarahan itu dipicu rasa tidak terima dan dilecehkan karena kasir memberinya uang koin Rp 1.000 saat ia datang meminta sumbangan.

Pria itu juga membandingkan pemberian kasir Indomaret ini dengan sumbangan Rp 100.000 yang diberikan oleh pedagang ikan di lingkungan toko itu berada.

Saat diklarifikasi, kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Naggroe Aceh Darussalam.

Kapolsek Matangkul, Aceh Utara, Iptu Sudiya Karya kemudian menyatakan bahwa ada miskomunikasi, namun telah diselesaikan oleh tokoh setempat. Polemik itu kemudian diselesaikan secara damai.

Atas permintaan damai ini, kepolisian memediasi kedua pihak, antara Kepala Indomaret cabang Medan dan Ketua Remaja Masjid Al Khalifah Ibrahim, Jafar Quba.

"Kami meminta maaf, ini murni kesalahpahaman dan kami sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan dan berdamai," ujar Jafar dalam surat bermaterai Rp 6.000.

Pihak Indomaret pun sepakat menerima jalan damai atas peristiwa ini dan tidak akan melanjutkannya ke ranah hukum.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Penjelasan soal Pria Marah Diberi Sumbangan Rp 1.000 oleh Kasir Indomaret

Disinformasi Saat Ahli UI Paparkan soal Quick Count

Beredar kabar keliru yang menyebutkan mengenai kehadiran akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Profesor Ronnie Higuchi Rusli dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 pada Jumat (10/5/2019).

Kabar tersebut berawal saat Ronnie menulis twit mengenai kehadirannya dalam sidang dugaan pelanggaran Pemilu 2019 sebagai ahli.

Namun, kemudian muncul sebuah unggahan yang melampirkan twit itu. Unggahan itu menyatakan bahwa tidak ada kehadiran lembaga survei penyelenggara quick count.

Unggahan itu juga membuat narasi seolah-olah Bawaslu dan KPU tak paham quick count, dandisebutkan hanya "plonga-plongo" atau bengong melihat pemaparan Ronnie.

Menaggapi hal itu, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa Ronnie Higuchi Rusli bukan pihak yang dihadirkan Bawaslu sebagai ahli.

Sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 itu juga dihadiri oleh perwakilan lima lembaga survei, yakni Indobarometer, Poltracking, Indikator, LSI, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com