Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Kompas.com - 20/05/2019, 03:03 WIB
Ilustrasi hoaks ShutterstockIlustrasi hoaks

Pesan agar Warga Solo Hati-hati dengan Gangster

Sebuah pesan mengimbau masyarakat Solo dan sekitarnya agar berhati-hati dengan aksi begal yang diduga beroperasi di wilayah Nusukan, Sumber, Laweyan, dan Pedaringan pada Rabu (15/5/2019).

Disebutkan juga bahwa aksi begal tersebut telah menimbulkan delapan korban yang dibacok tanpa sebab dan tidak mengambil motor korban.

Selain itu, pesan tersebut juga berisi imbauan kepada masyarakat Solo untuk tidak berpergian pada pukul 23.00-04.30 WIB dikarenakan gangster beroperasi di jam-jam tersebut.

Namun, Kepala Polisi Sektor Grogol Sukoharjo, AKP Didik Noertjahjo menyampaikan bahwa pesan yang beredar di aplikasi WhatsApp adalah hoaks.

"Memang sekarang mulai marak berita kekerasan, tetapi pesan (adanya begal di Solo dan sekitarnya) adalah hoaks," ujar Didik saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (16/5/2019).

Baca juga: [HOAKS] Pesan yang Imbau Warga Solo Hati-hati dengan Aksi Gangster

BPJS Beri Bantuan Lebaran Rp 2 Juta

Sebuah kabar palsu mengenai adanya pemberian bantuan jelang Hari Raya Idul Fitri bagi masyarakat yang terdaftar dalam jasa pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beredar luas di media sosial Facebook pada Rabu (15/5/2019).

Kabar tersebut membawa regulasi berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/Kepres/RI/V/2019 yang menyebutkan per keluarga yang terdaftar akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 2 juta.

Dikabarkan bahwa proses pencairan dana dimulai pada 1 Juni 2019 di bank-bank BUMN, seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Selain itu, untuk proses pencairan dana ini membutuhkan syarat-syarat antara lain, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi kartu BPJS, dan fotokopi KTP kepala keluarga di mana tiap fotokopi itu dirangkat dua.

Mengetahui hal ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menyampaikan bahwa kabar adalah hoaks.

Menurut dia, selama ini tidak ada pemberitahuan bantuan-bantuan langsung. BPJS Kesehatan mengelola jaminan kesehatan yang diatur dalam berbagai regulasi, baik Undang-undang, Peraturan Presiden (Perpres), dan aturan lainnya.

Akan tetapi, untuk Keppres Nomor 3 seperti yang tercantum dalam pesan tidak ada dalam peraturan BPJS.

"Perpres Nomor 82 Tahun 2018 adalah peraturan presiden yang terakhir diterbitkan, sebagai rujukan regulasi pennyelenggaraan program JKN-KIS," ujar Iqbal saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (17/5/2019).

Ia menyebutkan bahwa Kepres Nomor 3 Tahun 2019 tidak terkait BPJS, melainkan tentang Pembatalan Pemberian Remisi Berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

Baca juga: [HOAKS] BPJS Beri Bantuan Lebaran untuk Peserta Sebesar Rp 2 Juta

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

Nasional
Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X