Pengakuan Petugas KPPS: Tes Kesehatan Hanya Formalitas

Kompas.com - 18/05/2019, 16:21 WIB
Petugas KPPS yang mengenakan baju trasisional pemain kuda lumping membantu warga memasukkan kertas suara di TPS 21 Kelurahan Tanjung Piayu, Sungai Beduk, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (17/4/2019). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk antusiasme warga dalam memeriahkan pesta demokrasi serta untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. ANTARA FOTO/M N Kanwa/aww. ANTARA FOTO/M N KanwaPetugas KPPS yang mengenakan baju trasisional pemain kuda lumping membantu warga memasukkan kertas suara di TPS 21 Kelurahan Tanjung Piayu, Sungai Beduk, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (17/4/2019). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk antusiasme warga dalam memeriahkan pesta demokrasi serta untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. ANTARA FOTO/M N Kanwa/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aspek kesehatan tidak banyak dibahas ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pembekalan bagi petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal itu dikemukakan Ketua KPPS 72, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Darmawan Chatur, yang menjadi salah seorang narasumber dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

"Kami ada proses Bimtek. Kami dimasukkan ke dalam hall, ada paparan yang kami dapat. Ini lebih mengenai teknis mencoblos, bagaimana mengisi form C1 dan lain sebagainya," ujar Cathur.

Baca juga: Usulkan Pembentukan Pansus Usut Petugas KPPS Meninggal, DPR Dinilai Tak Sensitif

"Tidak ada ya fokus perhatian pada antisipasi bahwa (tahapan setelah pemungutan suara) akan berlangsung lama, penghitungan suara bagaimana situasinya. Karena ini kan event serentak pertama. Tidak ada," lanjut dia.

Lantaran terus 'dicekoki' KPU dengan petunjuk teknis pemungutan suara, pihaknya juga hanya fokus terhadap hal itu. Tidak ada pembahasan soal antisipasi penurunan kualitas kesehatan para petugas KPPS lantaran proses kerja yang panjang.

Aspek kesehatan, menurut Cathur, hanya menjadi syarat administratif sebagi calon petugas.

Setelah seseorang menyatakan diri bersedia untuk menjadi petugas KPPS, ia diminta menjalankan tes kesehatan sebagai bagian dari syarat administratif. Chatur berpendapat, tes kesehatan itu hanyalah formalitas karena cek dilakukan tidak menyeluruh.

Baca juga: Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit

"Kalau saya dicek di puskesmas. Kalau tes kesehatan itu bayangan saya menyeluruh ya. Ada tes jantung, medical record kita diminta. Tapi saya lihat hanya formalitas saja. Hanya ditanya bapak pernah sakit apa, kemudian ditensi darah. Saat itu, kebetulan darah saya normal, jadi aman," ujar Chatur.

Dengan peristiwa banyaknya petugas KPPS dan petugas pengamanan pemilu yang meninggal dunia saat bekerja, Chatur berharap penyelenggara pemilua dapat memperbaiki mekanisme perekrutan calon petugas KPPS ke depannya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X