Kompas.com - 18/05/2019, 16:21 WIB
Petugas KPPS yang mengenakan baju trasisional pemain kuda lumping membantu warga memasukkan kertas suara di TPS 21 Kelurahan Tanjung Piayu, Sungai Beduk, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (17/4/2019). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk antusiasme warga dalam memeriahkan pesta demokrasi serta untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. ANTARA FOTO/M N Kanwa/aww. ANTARA FOTO/M N KanwaPetugas KPPS yang mengenakan baju trasisional pemain kuda lumping membantu warga memasukkan kertas suara di TPS 21 Kelurahan Tanjung Piayu, Sungai Beduk, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (17/4/2019). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk antusiasme warga dalam memeriahkan pesta demokrasi serta untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. ANTARA FOTO/M N Kanwa/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aspek kesehatan tidak banyak dibahas ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pembekalan bagi petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal itu dikemukakan Ketua KPPS 72, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Darmawan Chatur, yang menjadi salah seorang narasumber dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

"Kami ada proses Bimtek. Kami dimasukkan ke dalam hall, ada paparan yang kami dapat. Ini lebih mengenai teknis mencoblos, bagaimana mengisi form C1 dan lain sebagainya," ujar Cathur.

Baca juga: Usulkan Pembentukan Pansus Usut Petugas KPPS Meninggal, DPR Dinilai Tak Sensitif

"Tidak ada ya fokus perhatian pada antisipasi bahwa (tahapan setelah pemungutan suara) akan berlangsung lama, penghitungan suara bagaimana situasinya. Karena ini kan event serentak pertama. Tidak ada," lanjut dia.

Lantaran terus 'dicekoki' KPU dengan petunjuk teknis pemungutan suara, pihaknya juga hanya fokus terhadap hal itu. Tidak ada pembahasan soal antisipasi penurunan kualitas kesehatan para petugas KPPS lantaran proses kerja yang panjang.

Aspek kesehatan, menurut Cathur, hanya menjadi syarat administratif sebagi calon petugas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah seseorang menyatakan diri bersedia untuk menjadi petugas KPPS, ia diminta menjalankan tes kesehatan sebagai bagian dari syarat administratif. Chatur berpendapat, tes kesehatan itu hanyalah formalitas karena cek dilakukan tidak menyeluruh.

Baca juga: Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit

"Kalau saya dicek di puskesmas. Kalau tes kesehatan itu bayangan saya menyeluruh ya. Ada tes jantung, medical record kita diminta. Tapi saya lihat hanya formalitas saja. Hanya ditanya bapak pernah sakit apa, kemudian ditensi darah. Saat itu, kebetulan darah saya normal, jadi aman," ujar Chatur.

Dengan peristiwa banyaknya petugas KPPS dan petugas pengamanan pemilu yang meninggal dunia saat bekerja, Chatur berharap penyelenggara pemilua dapat memperbaiki mekanisme perekrutan calon petugas KPPS ke depannya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Nasional
Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Nasional
UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

Nasional
Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Nasional
Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Nasional
SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Nasional
Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Nasional
BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

Nasional
Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Nasional
Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Nasional
KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

Nasional
Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK 'By Design'

Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK "By Design"

Nasional
Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.