Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: "People Power" Tak Perlu, Lebih Baik Fokus Ibadah di Bulan Ramadhan

Kompas.com - 18/05/2019, 03:34 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengingatkan semua pihak agar menjaga kesepakatan yang telah dibuat oleh seluruh elemen negara. Termasuk kesepakatan mengenai pemilu.

Ia menekankan hal ini merespons dinamika menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

“Negara Indonesia ini adalah negara kesepakatan, didirikan oleh para Bapak Bangsa dengan kesepakatan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk di antaranya ialah pemilihan umum. Itu juga merupakan kesepakatan, di mana hasilnya apa pun itu harus diterima dengan lapang dada," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: MUI: Masyarakat Jangan Terprovokasi Ikut People Power karena Bisa Membawa Kerusakan

“Dengan menerima kesepakatan tersebut, Insya Allah semuanya akan menjadi baik. Sebaliknya jika tidak diterima, maka akan menimbulkan disharmoni antar sesama anak bangsa," lanjut Ma'ruf.

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin berharap pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa menerima apa pun hasil Pilpres 2019.

Jika memang menganggap ada kecurangan, maka hal itu bisa dibuktikan lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Kan harus dibuktikan dulu. Semuanya kan ada mekanismenya," kata dia.

Baca juga: Ini Ancaman Hukuman Pelaku Penulis 200 Korban Jiwa Saat People Power di Facebook

Ketua nonaktif Majelis Ulama Indonesia ini juga berharap agar tidak perlu ada usaha-usaha untuk melawan mekanisme yang ada, termasuk melalui pengerahan massa atau people power.

People Power saya rasa tidak perlu. Apalagi ini bulan Ramadhan. Lebih baik kita fokuskan diri kita untuk beribadah dan bekerja sesuai dengan profesi masing-masing demi kemaslahatan bangsa kita," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan penolakan terhadap perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan.

Baca juga: Ini Alasan Honorer Dinsos Sebut Akan Ada 200 Korban Jiwa Saat People Power

Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Meski mengklaim ada kecurangan, namun kubu Prabowo mengaku tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Sejumlah elite di kubu Prabowo justru menyuarakan gerakan massa atau people power.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com