Polemik Tiket Pesawat Mahal hingga Harga Diturunkan, Ini 5 Faktanya

Kompas.com - 18/05/2019, 03:03 WIB
Konferensi pers soal penurunan tarif batas atas tiket pesawat di Jakarta, Kamis (16/5/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKonferensi pers soal penurunan tarif batas atas tiket pesawat di Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

2. Kemenhub turunkan tarif batas atas

Kemenhub mewajibkan maskapai penerbangan nasional menurunkan tarif batas atas tiket pesawat mereka, maksimal pada Sabtu (18/5/2019).

Tarif batas atas diminta turun sebesar 12 hingga 16 persen. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Kemenhub mengklaim telah melakukan penghitungan atas kebijakan tersebut dan telah berkoordinasi dengan Indonesia National Airlines Carrier Association (INACA).

Penghitungan penurunan tarif batas atas didasarkan dari efektivitas operasional pesawat udara di bandara, di mana akan menghemat bahan bakar dan jam operasi pesawat.

Tercatat, dari Januari hingga Maret 2019, terjadi peningkatan ketepatan waktu penerbangan dengan rata-rata 86,29 persen.

Baca juga: Ini Alasan Kemenhub Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

3. Evaluasi harga tiket secara berkala

Evaluasi tarif batas atas tiket pesawat akan dilakukan oleh Kemenhub setiap tiga bulan sekali.

Hal tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwaal Dalam Negeri yang ditandatangani Rabu (15/5/2019).

Meski begitu, semisal terjadi kenaikan harga avtur atau perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, evaluasi pun tetap bisa dilakukan.

Hal itu mengingat biaya operasional pesawat rata-rata menggunakan dollar AS.

Baca juga: Kemenhub akan Evaluasi Harga Tiket Pesawat Per Tiga Bulan

4. Ancaman cabut izin operasi maskapai

Tak segan-segan, Kemenhub bahkan akan melakukan pencabutan izin operasi jika pihak maskapai nasional tak melakukan penurunan harga tiket pesawatnya.

Terdapat beberapa tingkatan yang didapatkan maskapai jika tak mematuhi kebijakan baru tersebut, seperti peringatan, pembekuan, pencabutan, dan denda.

Mekipun begitu, hingga saat ini belum ada maskapai yang melakukan pelanggaran ketentuan tarif batas atas dan taris batas bawah yang dilakukan pemerintah.

Baca juga: Tak Turunkan Harga Tiket Pesawat, Maskapai Bisa Dicabut Izin Operasinya

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X