Moeldoko: Ada yang Akan Manfaatkan Situasi Saat Terjadi Pengumpulan Massa

Kompas.com - 17/05/2019, 21:32 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko saat memberi sambutan dalam acara penandatanganan MoU Festival HAM 2018, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko saat memberi sambutan dalam acara penandatanganan MoU Festival HAM 2018, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi jika ada pengumpulan massa saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2019.

Pengumuman hasil Pemilu 2019 dijadwalkan pada 22 Mei 2019.

"Ada upaya sistematis yang akan memanfaatkan situasi kalau terjadi pengumpulan massa. Ini harus dipahami betul oleh semua pihak. Rencana ini bukan main-main. Sungguhan. Ada sekelompok tertentu yang ingin situasi dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Moeldoko saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Wiranto Waspadai Penumpang Gelap pada 22 Mei

Oleh karena itu, ia melarang masyarakat dari daerah berbondong-bondong untuk datang ke Jakarta pada 22 Mei 2019.

Moeldoko mengatakan, yang akan dirugikan adalah masyarakat itu sendiri jika mereka berbondong-bondong datang ke Jakarta.

Sebabnya, mereka yang tidak tahu-menahu nantinya akan menjadi korban jika kerusuhan pecah saat terjadi pengumpulan massa di saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.

Moeldoko mengatakan, potensi penunggangan massa yang berkumpul pada 22 Mei nanti bukan skenario yang dibuat pemerintah.

Baca juga: Wiranto: Langkah-langkah Agar 22 Mei Kondusif Sudah Dilakukan

Ia memastikan hal tersebut merupakan rencana yang akan dijalankan berdasarkan laporan yang diterimanya.

Selain itu, lanjut Moeldoko, saat ini juga dibangun opini seolah ada penembak jitu (sniper) yang bersiap menembak ke arah massa yang berkumpul pada 22 Mei 2019.

"Ada opini yang dibangun seolah-olah ada kelompok sniper. Ini juga dibangun semuanya ini. Agar nanti kalau ada tembakan, dari siapa pun dia, padahal bukan dari aparat keamanan, dinyatakan bahwa aparat keamanan menembak, sniper menembak," ujar Moeldoko.

"Saya ingin tegaskan, tidak ada sniper! Jadi supaya paham agar tidak digulung jadi berita yang merugikan pemerintah. Saya katakan dengan tegas, tidak ada sniper!" lanjut dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan 'Online' yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan "Online" yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Nasional
Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Terbanyak

Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Terbanyak

Nasional
UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

Nasional
Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Nasional
UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

Nasional
Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Nasional
Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Nasional
UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

Nasional
Madrasah di Zona Hijau Bakal Gelar Pembelajaran Tatap Muka Mulai 13 Juli

Madrasah di Zona Hijau Bakal Gelar Pembelajaran Tatap Muka Mulai 13 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X