Permadi Dicecar 21 Pertanyaan, Salah Satunya soal Ajakan "People Power"

Kompas.com - 17/05/2019, 18:48 WIB
Politisi Partai Gerindra Permadi di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Politisi Partai Gerindra Permadi di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra Permadi selesai menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).

Permadi diperiksa sebagai saksi dalam laporan terhadap mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen, terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

"Pertanyaan saya ada 21, yang penting kira-kira 15 lah, karena yang 6 kan cuma sehat atau tidak dan lain sebagainya," kata Permadi seusai pemeriksaan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat.

Baca juga: Permadi Jalani Pemeriksaan Bareskrim sebagai Saksi terkait Kivlan Zen


Menurut Permadi, pertanyaan tersebut terkait pertemuan di Rumah Rakyat, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Saat itu, ia mengaku diundang untuk mengikuti acara yang turut dihadiri Kivlan Zen.

Di acara itu, kata Permadi, ia baru mengetahui mereka akan membuat sebuah petisi, yang terdiri dari sejumlah poin.

"Saya baru tahu bahwa kita akan melakukan suatu petisi di depan para wartawan, untuk itu saya tentu minta petisinya seperti apa, saya diberikan petisi ternyata, di petisi itu ada 14 pendahuluan dan 4 petisi," ungkap dia.

Baca juga: 3 Laporan Ujaran Kebencian dan Makar terhadap Permadi

Namun, ia menolak 14 pendahuluan tersebut karena dinilai telalu panjang. Sementara, Permadi menyetujui 4 petisi tersebut.

Empat petisi tersebut di antaranya mendukung rekapitulasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, serta menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melanggar aturan pemilu.

Sebagai yang paling tua, ia pun diminta membacakan petisi tersebut.

Baca juga: Jangan Semua Dicampur Adukkan Menjadi Makar...

Setelah itu, Kivlan Zen berpidato perihal ajakan mengenai people power. Permadi pun mengaku baru kali itu bertemu Kivlan.

"Terus Kivlan Zen berpidato intinya mengajak people power di Lapangan Banteng, mengepung KPU dan Bawaslu," tutur dia.

Dikarenakan sakit stroke yang ia derita, Permadi tak dapat menghadiri langsung aksi tersebut. Aksi yang ia maksud adalah terjadi pada 9 dan 10 Mei 2019.

Baca juga: KUHP Dinilai Tak Beri Definisi Jelas soal Makar

Perihal pemanggilan selanjutnya, Permadi mengaku belum mengetahuinya. Menurutnya, keterangannya masih didalami penyidik.

"Belum tahu, karena hasil pemeriksaan saya masih dipelajari apakah saya dipanggil lagi atau cukup sekali ini saja, terserah. Tapi saya menyerahkan semua pada Polri," ungkap Permadi.

Sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin. Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/BARESKRIM tertanggal 7 Mei 2019.

Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Close Ads X