Anggota Pansel Pimpinan KPK Diharapkan Punya 5 Kriteria Ini

Kompas.com - 17/05/2019, 18:22 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengharapkan anggota panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang ditunjuk presiden dapat benar-benar berkualitas. Setidaknya ada lima kriteria yang perlu dimiliki anggota Pansel.

"Pertama integritas. Poin ini menjadi hal yang utama untuk dipertimbangkan dan dijadikan indikator bagi presiden," ujar anggota Koalisi Kurnia Ramadhana dalam siaran pers kepada Kompas.com, Jumat (17/5/2019).

Menurut Koalisi, Pansel tidak boleh diisi oleh pihak-pihak yang pernah melanggar hukum atau sebelumnya pernah tersandung persoalan etik.

Baca juga: Pimpinan KPK Dukung Presiden Segera Bentuk Pansel Pimpinan Baru

Kedua, anggota Pansel tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan KPK. Kriteria ini sekaligus menegaskan bahwa Presiden harus menjauhkan pihak-pihak yang berasal, pernah tergabung, ataupun terafiliasi dengan partai politik tertentu.

Presiden juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang tergabung dalam Pansel dapat menjaga independensinya.

"Mustahil penjaringan pimpinan KPK ke depan akan obyektif, jika komposisi pansel saja masih terdapat oknum dari wilayah politik," kata Kurnia.

Ketiga, anggota Pansel seharusnya berpengalaman dalam bidang antikorupsi. Pansel akan kesulitan memetakan serta menentukan pimpinan KPK selanjutnya jika belum pernah membidangi kerja yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Keempat, anggota Pansel harus memahami fungsi dan peran KPK dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Pansel Pimpinan KPK Terbentuk Pekan Ini

Sebab, KPK juga memiliki tugas koordinasi dan supervisi dengan instansi lain, serta melakukan pencegahan korupsi.

Terakhir, anggota Pansel perlu memiliki rekam jejak yang bersih. Bahkan, pihak-pihak yang pernah menjadi ahli untuk membela pelaku korupsi dinilai tidak tepat untuk menjadi Pansel pimpinan KPK.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X