Polri Putar Video Terduga Teroris yang Berencana Jalankan Aksi pada 22 Mei

Kompas.com - 17/05/2019, 17:17 WIB
Anggota kepolisian menggiring terduga teroris usai dihadirkan pada konferensi pers pengungkapan kasus terorisme jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/5/2019). Selama bulan Mei 2019 tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri telah menangkap sebanyak 29 terduga teroris jaringan JAD dimana 18 terduga teroris mempunyai tujuan beraksi pada tanggal 22 Mei mendatang saat pengumuman hasil Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoAnggota kepolisian menggiring terduga teroris usai dihadirkan pada konferensi pers pengungkapan kasus terorisme jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/5/2019). Selama bulan Mei 2019 tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri telah menangkap sebanyak 29 terduga teroris jaringan JAD dimana 18 terduga teroris mempunyai tujuan beraksi pada tanggal 22 Mei mendatang saat pengumuman hasil Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption ***
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri menayangkan sebuah video yang memperlihatkan seorang terduga teroris yang mengaku akan melakukan aksi dengan memanfaatkan momentum pengumuman penetapan pemenang Pemilu 2019 pada Rabu 22 Mei 2019. 

Video itu diputar saat Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan jaringan teroris di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019). 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan, kelompok ini diduga jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). 

Dalam video tersebut, seorang terduga teroris yang mengaku berinisial DY alias Jundi alias Bondan mengungkapkan akan menyerang kerumunan massa saat 22 Mei tersebut.

Baca juga: 7 Fakta Penangkapan Terduga Teroris di Jateng-Jatim, Pernah Gabung ISIS hingga Sempat Teriak Kepanasan

DY alias Jundi juga mengaku telah merangkai bom untuk melancarkan aksinya tersebut.

"Nama saya DY alias Jundi alias Bondan, saya memimpin beberapa ikhwan untuk melakukan amaliyah pada 22 Mei dengan menggunakan bom yang sudah saya rangkai dan menggunakan remote control," ungkap DY seperti dikutip dari video yang ditayangkan saat konferensi pers, Jumat (17/5/2019).

DY alias Jundi menilai momentum tersebut tepat untuk melakukan serangan. Alasannya, proses demokrasi dikatakan tidak sesuai dengan keyakinannya.

"Yang mana pada tanggal tersebut sudah kita ketahui bahwa di situ akan ada kerumunan massa yang merupakan event yang bagus untuk saya untuk melakukan amaliyah, karena di situ memang merupakan pesta demokrasi yang menurut keyakinan saya adalah sirik akbar yang membatalkan ke-Islaman. Yang termasuk barokah melepas diri saya dari kesyirikan tesebut," tutur dia.

Sebelumnya, Densus 88 telah menangkap Jundi alias Diam di Jepara, Jawa Tengah, pada Selasa (14/5/2019).

Menurut Iqbal, Densus 88 sudah melakukan beberapa antisipasi agar teroris tak menjalankan aksinya, misalnya dengan penangkapan atau preventive strike.

Namun, Polri tidak menganggap remeh kelompok tersebut. Oleh karena itu, Polri terus bekerja untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan.

Baca juga: Sepanjang Mei 2019, Polisi Tangkap 29 Terduga Teroris

"Densus 88 tentu sudah memiliki strategi untuk itu semua sehingga alhamdulillah beberapa hari lalu kita dapat melakukan upaya paksa kepolisian, yaitu penangkapan terhadap kelompok ini. Kita tidak ingin ini terjadi, kita tidak ingin ini terjadi, sekali lagi, di kerumunan massa," tutur dia.

Selama Mei 2019, Polri mengungkapkan telah menangkap 29 terduga teroris dalam jaringan JAD. Secara keseluruhan, Densus 88 telah mengamankan 68 terduga teroris selama 2019.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X