Polri Putar Video Terduga Teroris yang Berencana Jalankan Aksi pada 22 Mei

Kompas.com - 17/05/2019, 17:17 WIB
Anggota kepolisian menggiring terduga teroris usai dihadirkan pada konferensi pers pengungkapan kasus terorisme jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/5/2019). Selama bulan Mei 2019 tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri telah menangkap sebanyak 29 terduga teroris jaringan JAD dimana 18 terduga teroris mempunyai tujuan beraksi pada tanggal 22 Mei mendatang saat pengumuman hasil Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoAnggota kepolisian menggiring terduga teroris usai dihadirkan pada konferensi pers pengungkapan kasus terorisme jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/5/2019). Selama bulan Mei 2019 tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri telah menangkap sebanyak 29 terduga teroris jaringan JAD dimana 18 terduga teroris mempunyai tujuan beraksi pada tanggal 22 Mei mendatang saat pengumuman hasil Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption ***
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri menayangkan sebuah video yang memperlihatkan seorang terduga teroris yang mengaku akan melakukan aksi dengan memanfaatkan momentum pengumuman penetapan pemenang Pemilu 2019 pada Rabu 22 Mei 2019. 

Video itu diputar saat Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan jaringan teroris di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019). 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan, kelompok ini diduga jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). 

Dalam video tersebut, seorang terduga teroris yang mengaku berinisial DY alias Jundi alias Bondan mengungkapkan akan menyerang kerumunan massa saat 22 Mei tersebut.


Baca juga: 7 Fakta Penangkapan Terduga Teroris di Jateng-Jatim, Pernah Gabung ISIS hingga Sempat Teriak Kepanasan

DY alias Jundi juga mengaku telah merangkai bom untuk melancarkan aksinya tersebut.

"Nama saya DY alias Jundi alias Bondan, saya memimpin beberapa ikhwan untuk melakukan amaliyah pada 22 Mei dengan menggunakan bom yang sudah saya rangkai dan menggunakan remote control," ungkap DY seperti dikutip dari video yang ditayangkan saat konferensi pers, Jumat (17/5/2019).

DY alias Jundi menilai momentum tersebut tepat untuk melakukan serangan. Alasannya, proses demokrasi dikatakan tidak sesuai dengan keyakinannya.

"Yang mana pada tanggal tersebut sudah kita ketahui bahwa di situ akan ada kerumunan massa yang merupakan event yang bagus untuk saya untuk melakukan amaliyah, karena di situ memang merupakan pesta demokrasi yang menurut keyakinan saya adalah sirik akbar yang membatalkan ke-Islaman. Yang termasuk barokah melepas diri saya dari kesyirikan tesebut," tutur dia.

Sebelumnya, Densus 88 telah menangkap Jundi alias Diam di Jepara, Jawa Tengah, pada Selasa (14/5/2019).

Menurut Iqbal, Densus 88 sudah melakukan beberapa antisipasi agar teroris tak menjalankan aksinya, misalnya dengan penangkapan atau preventive strike.

Namun, Polri tidak menganggap remeh kelompok tersebut. Oleh karena itu, Polri terus bekerja untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan.

Baca juga: Sepanjang Mei 2019, Polisi Tangkap 29 Terduga Teroris

"Densus 88 tentu sudah memiliki strategi untuk itu semua sehingga alhamdulillah beberapa hari lalu kita dapat melakukan upaya paksa kepolisian, yaitu penangkapan terhadap kelompok ini. Kita tidak ingin ini terjadi, kita tidak ingin ini terjadi, sekali lagi, di kerumunan massa," tutur dia.

Selama Mei 2019, Polri mengungkapkan telah menangkap 29 terduga teroris dalam jaringan JAD. Secara keseluruhan, Densus 88 telah mengamankan 68 terduga teroris selama 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X