Presiden Jokowi: Pembangunan Sirkuit Mandalika Dimulai Januari 2020

Kompas.com - 17/05/2019, 17:12 WIB
Pembangunan sirkuit terbuka dengan konsep jalan raya atau street racing circuit ini dikerjakan oleh Vinci Construction Grand Project (VCGP) Perancis, selaku investor yang telah melakukan kajian pembangunan sirkuit. Dok IstimewaPembangunan sirkuit terbuka dengan konsep jalan raya atau street racing circuit ini dikerjakan oleh Vinci Construction Grand Project (VCGP) Perancis, selaku investor yang telah melakukan kajian pembangunan sirkuit.

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan sirkuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dilakukan Januari 2020.

"Kita harapkan kontruksi paling lambat di Januari 2020. Sehingga 2020 fasilitas yang diinginkan MotoGP siap sehingga mereka yakin 2021 kita bisa melihat
motoGP diselenggarakan di Lombok," ujar Jokowi saat meninjau progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Jumat (17/5/2019), seperti dikutip Antara.

Dalam kunjungannya ke KEK Mandalika itu, Presiden Jokowi ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Dirut PT ITDC Abdulbar M Mansoer.

Untuk mendukung pembangunan sirkuit MotoGP, Presiden Jokowi berharap semua segera bisa dikerjakan. Mulai dari bandara hingga jalan menuju lokasi sirkuit.

"Nanti akan dibangun by pass, gede banget melebihi tol, karena lebarnya 50 meter. Nanti dilihat gambarnya sudah di tunjukkan ke saya," terang Jokowi.

Menurut Jokowi, anggaran pembangunan baik bandara maupun jalan bypass menuju Mandalika sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

"Tapi Itu bukan untuk MotoGP saja. Tapi memang akses yang paling bagus masuk ke Mandalika. Sehingga perkembangan Mandalika bisa menjadi Bali Baru," jelas Jokowi.

Presiden Jokowi juga berharap terbangunnya sirkuit Mandalika menjadi sebuah titik awal pertumbuhan ekonomi baru yang secara agregat bisa memberikan dukungan kepada ekonomi nasional dan NTB.

Sementara itu, terkait pembebasan lahan yang belum selesai, Presiden meminta agar persoalan tersebut secepatnya diselesaikan dengan baik.

"Nanti urusan ITDC dengan gubernur melalui pendekatan masalah di lapangan bagaimana mendekati dan mengajak bicara dan segera diputuskan kita bisa bicara. Kenapa harus ngotot-ngototan kalau bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Rohmi Sitti Djalilah berjanji akan segera berkomunikasi dengan Pemkab Lombok Tengah bersama PT ITDC untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut.

"Nanti kita akan berkomunikasi secara persuasif agar semua dalam satu kerangka berpikir. Dan selama itu ada dasar hukum yang jelas pasti akan dibayar oleh ITDC," tegas Wagub NTB.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X