Presiden Jokowi: Pembangunan Sirkuit Mandalika Dimulai Januari 2020

Kompas.com - 17/05/2019, 17:12 WIB
Pembangunan sirkuit terbuka dengan konsep jalan raya atau street racing circuit ini dikerjakan oleh Vinci Construction Grand Project (VCGP) Perancis, selaku investor yang telah melakukan kajian pembangunan sirkuit. Dok IstimewaPembangunan sirkuit terbuka dengan konsep jalan raya atau street racing circuit ini dikerjakan oleh Vinci Construction Grand Project (VCGP) Perancis, selaku investor yang telah melakukan kajian pembangunan sirkuit.

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan sirkuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dilakukan Januari 2020.

"Kita harapkan kontruksi paling lambat di Januari 2020. Sehingga 2020 fasilitas yang diinginkan MotoGP siap sehingga mereka yakin 2021 kita bisa melihat
motoGP diselenggarakan di Lombok," ujar Jokowi saat meninjau progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Jumat (17/5/2019), seperti dikutip Antara.

Dalam kunjungannya ke KEK Mandalika itu, Presiden Jokowi ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Dirut PT ITDC Abdulbar M Mansoer.

Untuk mendukung pembangunan sirkuit MotoGP, Presiden Jokowi berharap semua segera bisa dikerjakan. Mulai dari bandara hingga jalan menuju lokasi sirkuit.

"Nanti akan dibangun by pass, gede banget melebihi tol, karena lebarnya 50 meter. Nanti dilihat gambarnya sudah di tunjukkan ke saya," terang Jokowi.

Menurut Jokowi, anggaran pembangunan baik bandara maupun jalan bypass menuju Mandalika sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

"Tapi Itu bukan untuk MotoGP saja. Tapi memang akses yang paling bagus masuk ke Mandalika. Sehingga perkembangan Mandalika bisa menjadi Bali Baru," jelas Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden Jokowi juga berharap terbangunnya sirkuit Mandalika menjadi sebuah titik awal pertumbuhan ekonomi baru yang secara agregat bisa memberikan dukungan kepada ekonomi nasional dan NTB.

Sementara itu, terkait pembebasan lahan yang belum selesai, Presiden meminta agar persoalan tersebut secepatnya diselesaikan dengan baik.

"Nanti urusan ITDC dengan gubernur melalui pendekatan masalah di lapangan bagaimana mendekati dan mengajak bicara dan segera diputuskan kita bisa bicara. Kenapa harus ngotot-ngototan kalau bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Rohmi Sitti Djalilah berjanji akan segera berkomunikasi dengan Pemkab Lombok Tengah bersama PT ITDC untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut.

"Nanti kita akan berkomunikasi secara persuasif agar semua dalam satu kerangka berpikir. Dan selama itu ada dasar hukum yang jelas pasti akan dibayar oleh ITDC," tegas Wagub NTB.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Nasional
BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Nasional
Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Nasional
Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Nasional
TB Hasanuddin: Perlu Ada 'The Rising Star' Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

TB Hasanuddin: Perlu Ada "The Rising Star" Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

Nasional
Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Nasional
Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.