Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Fadli Zon soal Beda Sikap BPN terhadap Hasil Pilpres dan Pileg

Kompas.com - 17/05/2019, 16:47 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon menilai wajar jika BPN berbeda sikap terhadap hasil Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019.

Sebab meskipun digelar bersamaan, proses dua pemilu tersebut berbeda.

"Pilpres dan pileg itu beda. Pilpres kalau di kita yang ngurus itu BPN, kalau di 01 itu namanya TKN (tim kampanye nasional). Mereka yang ngurus dari berbagai komite, dari berbagai parpol," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Mendagri: KPPS-nya Sama, Saksinya Sama, Kok Hasil Pilpres dan Pileg Dibedakan?

Sedangkan pileg tidak diurus oleh tim sukses khusus seperti pilpres. Fadli mengatakan pileg pada umumnya menjadi urusan masing-masing partai politik.

Oleh karena itu, BPN tidak bisa mengambil sikap untuk menerima atau menolak hasil pemilu yang menjadi urusan internal parpol.

Fadli mengatakan, kecurangan pemilu juga terjadi pada pileg. Misalnya seperti upaya penggelembungan suara caleg, pemindahan suara partai, dan lainnya.

Namun dia kembali menegaskan penanganannya berbeda dengan pilpres. Bahkan sesama partai koalisi pun saling bersaing dalam pileg ini.

"Pileg itu masalahnya kasuistis, itu terjadinya di dapil yang cukup banyak. Kalau pilpres kan cuma ada dua kandidat, kepentingannya juga lebih terkonsolidasi," kata Fadli.

Sebelumnya, juru bicara BPN, Andre Rosiade mengatakan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu dalam konteks Pemilihan Presiden 2019, bukan Pileg.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Tingkat Kecurangan Lebih Tinggi di Pileg daripada Pilpres

"Karena memang kecurangan itu dirasakan di Pilpres. Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre.

Namun, kata Andre, proses penghitungan untuk Pileg juga tetap dipantau. Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan untuk Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik dari Pileg. Artinya, kecurangan dalam Pileg tidak semasif Pilpres.

"Meskipun ada kecurangan tetapi lebih kurang lah," kata dia.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mempertanyakan pihak yang menolak hasil Pilpres tetapi mengakui hasil Pileg. Tjahjo Kumolo meminta pihak itu untuk memahami Pemilu Serentak karena baik Pilpres maupun Pileg melalui tahapan yang sama dengan petugas yang sama pula. Dan jika ada ketidakpuasan terkait hasil pilpres pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum ke MK. #Mendagri #TolakHasilPilpres

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com