Penjelasan Fadli Zon soal Beda Sikap BPN terhadap Hasil Pilpres dan Pileg

Kompas.com - 17/05/2019, 16:47 WIB
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon menilai wajar jika BPN berbeda sikap terhadap hasil Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019.

Sebab meskipun digelar bersamaan, proses dua pemilu tersebut berbeda.

" Pilpres dan pileg itu beda. Pilpres kalau di kita yang ngurus itu BPN, kalau di 01 itu namanya TKN (tim kampanye nasional). Mereka yang ngurus dari berbagai komite, dari berbagai parpol," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Mendagri: KPPS-nya Sama, Saksinya Sama, Kok Hasil Pilpres dan Pileg Dibedakan?

Sedangkan pileg tidak diurus oleh tim sukses khusus seperti pilpres. Fadli mengatakan pileg pada umumnya menjadi urusan masing-masing partai politik.

Oleh karena itu, BPN tidak bisa mengambil sikap untuk menerima atau menolak hasil pemilu yang menjadi urusan internal parpol.

Fadli mengatakan, kecurangan pemilu juga terjadi pada pileg. Misalnya seperti upaya penggelembungan suara caleg, pemindahan suara partai, dan lainnya.

Namun dia kembali menegaskan penanganannya berbeda dengan pilpres. Bahkan sesama partai koalisi pun saling bersaing dalam pileg ini.

"Pileg itu masalahnya kasuistis, itu terjadinya di dapil yang cukup banyak. Kalau pilpres kan cuma ada dua kandidat, kepentingannya juga lebih terkonsolidasi," kata Fadli.

Sebelumnya, juru bicara BPN, Andre Rosiade mengatakan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu dalam konteks Pemilihan Presiden 2019, bukan Pileg.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Tingkat Kecurangan Lebih Tinggi di Pileg daripada Pilpres

"Karena memang kecurangan itu dirasakan di Pilpres. Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre.

Namun, kata Andre, proses penghitungan untuk Pileg juga tetap dipantau. Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan untuk Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik dari Pileg. Artinya, kecurangan dalam Pileg tidak semasif Pilpres.

"Meskipun ada kecurangan tetapi lebih kurang lah," kata dia.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mempertanyakan pihak yang menolak hasil Pilpres tetapi mengakui hasil Pileg. Tjahjo Kumolo meminta pihak itu untuk memahami Pemilu Serentak karena baik Pilpres maupun Pileg melalui tahapan yang sama dengan petugas yang sama pula. Dan jika ada ketidakpuasan terkait hasil pilpres pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum ke MK. #Mendagri #TolakHasilPilpres

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X