Pembunuhan Dukun Santet 1998, Kesalahan Memahami Budaya hingga Motif Politik

Kompas.com - 17/05/2019, 15:58 WIB
Ilustrasi santet Shutterstock.comIlustrasi santet

KOMPAS.com - Peristiwa Geger Santet atau pembunuhan terhadap dukun santet yang terjadi di Banyuwangi pada 1998 sudah berlangsung lebih dari 21 tahun. Saat ini, setelah 21 tahun sejak Reformasi 1998, pengungkapan kasus hukumnya belum juga tuntas.

Peristiwa ini bermula dari pembunuhan akibat kesalahpahaman sekelompok orang mengenai santet. Bagi mereka yang tidak paham dengan sosiologi masyarakat Banyuwangi, santet diidentikkan dengan perbuatan kejam melalui perantara sihir.

Santet juga erat kaitannya dengan Banyuwangi. Bahkan stigma ini sudah dikenal oleh masyarakat di luar kota ini.

Padahal, menurut dosen Sejarah di IAIN Surakarta Latif Kusairi, terminologi masyarakat Banyuwangi yang kebanyakan terdiri dari suku Using, Jawa, dan Madura menilai santet tak identik dengan sihir jahat.

"Semua yang ada di Banyuwangi dianggap sebagai santet. Maksudnya santet ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Banyuwangi," kata Latif dalam diskusi pada Kamis (16/5/2019) sore.

Dia melanjutkan, ada beberapa klasifikasi tersendiri mengenai santet yang ada di Banyuwangi. Klasifikasi ini berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat santet tersebut, yaitu santet merah, santet kuning, santet putih dan santet hitam.

Santet merah merupakan santet yang bersifat pelaris saja. Jika seseorang yang berjualan tak laku, maka biasanya menggunakan santet ini agar dagangannya laris.

Orang Banyuwangi menyebut ini juga dengan istilah santet, yang tentu berbeda dengan orang Jawa bagian Tengah.

"Minta pelaris untuk orang jualan saja di Banyuwangi disebut santet" kata Latif.

Baca juga: Mengenang Geger Santet, Tragedi Pembantaian di Banyuwangi pada 1998

Santet kuning merupakan santet bersifat memikat. Seperti "jaran goyang" dan "sabuk mangir" yang digunakan untuk memikat lawan jenis.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X