4 Temuan TKN Atas Kejanggalan Data Kecurangan Pemilu Versi BPN

Kompas.com - 17/05/2019, 08:57 WIB
Suasana penghitungan suara yang dilakukan relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf di Jakarta, Senin (29/4/2019). Proses rekapitulasi suara versi TKN memberdayakan anak-anak muda pendukung Jokowi-Maruf. Mereka duduk di depan komputer untuk menginput hasil penghitungan suara dari soft copy dokumen C1 ke dalam sistem. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana penghitungan suara yang dilakukan relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf di Jakarta, Senin (29/4/2019). Proses rekapitulasi suara versi TKN memberdayakan anak-anak muda pendukung Jokowi-Maruf. Mereka duduk di depan komputer untuk menginput hasil penghitungan suara dari soft copy dokumen C1 ke dalam sistem.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf mengungkapkan temuan-temuan mereka soal kejanggalan data kecurangan pemilu versi Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandiaga.

Data kecurangan tersebut sempat diumumkan BPN pada acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menyampaikan beberapa temuan itu dalam konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Kamis (16/5/2019). Mulai dari kejanggalan atas perolehan suara, tuduhan penggelembungan suara, hingga soal tempat pemungutan suara (TPS) siluman.

1. Data real count BPN yang lambat


Arya menyindir presentase perolehan suara yang diklaim BPN sebagai hasil terbaru dari real count mereka. Dalam acara itu, BPN mengumumkan pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh suara sebesar 54,24 persen dengan status data yang masuk sebanyak 54,91 persen.

Padahal, satu bulan sebelumnya, tepatnya pada Rabu (17/4/2019), Prabowo menyatakan menang dengan perolehan suara 62 persen. Hasil itu diperoleh dari penghitungan di 320.000 TPS dan sekitar 40 persen data yang masuk saat itu.

"Kami cukup takjub juga dengan data yang disampaikan. Hari pertama mereka mencapai 40 persen data. Sekarang hampir sebulan, tambah datanya cuma 10 persen. Data mereka berarti stagnan juga ya," ujar Arya.

Baca juga: Tolak Hasil Pilpres karena Kejanggalan DPT, Ini Penjelasan BPN Prabowo-Sandiaga

Arya mengatakan BPN mampu mengumpulkan 40 persen data dalam satu hari sekaligus. Namun, dia heran BPN hanya bisa menambah 14 persen data saja dalam waktu satu bulan.

Selain itu, hasil real count juga bertolak belakang dengan Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat data masuk berada pada posisi 50 persen. Arya pun menduga klaim kemenangan 54 persen itu berdasarkan rekapitulasi "cherry picking".

Maksudnya, BPN hanya memasukan data dari TPS-TPS yang dimenangkan Prabowo-Sandiaga saja.

"Misalnya di kabupaten yang mereka menangkan, akhirnya dimasukkan ke (sistem).Tapi kabupaten yang belum menang, mereka keluarkan dulu," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X