4 Temuan TKN Atas Kejanggalan Data Kecurangan Pemilu Versi BPN

Kompas.com - 17/05/2019, 08:57 WIB
Suasana penghitungan suara yang dilakukan relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf di Jakarta, Senin (29/4/2019). Proses rekapitulasi suara versi TKN memberdayakan anak-anak muda pendukung Jokowi-Maruf. Mereka duduk di depan komputer untuk menginput hasil penghitungan suara dari soft copy dokumen C1 ke dalam sistem. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana penghitungan suara yang dilakukan relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf di Jakarta, Senin (29/4/2019). Proses rekapitulasi suara versi TKN memberdayakan anak-anak muda pendukung Jokowi-Maruf. Mereka duduk di depan komputer untuk menginput hasil penghitungan suara dari soft copy dokumen C1 ke dalam sistem.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf mengungkapkan temuan-temuan mereka soal kejanggalan data kecurangan pemilu versi Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandiaga.

Data kecurangan tersebut sempat diumumkan BPN pada acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menyampaikan beberapa temuan itu dalam konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Kamis (16/5/2019). Mulai dari kejanggalan atas perolehan suara, tuduhan penggelembungan suara, hingga soal tempat pemungutan suara (TPS) siluman.

1. Data real count BPN yang lambat

Arya menyindir presentase perolehan suara yang diklaim BPN sebagai hasil terbaru dari real count mereka. Dalam acara itu, BPN mengumumkan pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh suara sebesar 54,24 persen dengan status data yang masuk sebanyak 54,91 persen.

Padahal, satu bulan sebelumnya, tepatnya pada Rabu (17/4/2019), Prabowo menyatakan menang dengan perolehan suara 62 persen. Hasil itu diperoleh dari penghitungan di 320.000 TPS dan sekitar 40 persen data yang masuk saat itu.

"Kami cukup takjub juga dengan data yang disampaikan. Hari pertama mereka mencapai 40 persen data. Sekarang hampir sebulan, tambah datanya cuma 10 persen. Data mereka berarti stagnan juga ya," ujar Arya.

Baca juga: Tolak Hasil Pilpres karena Kejanggalan DPT, Ini Penjelasan BPN Prabowo-Sandiaga

Arya mengatakan BPN mampu mengumpulkan 40 persen data dalam satu hari sekaligus. Namun, dia heran BPN hanya bisa menambah 14 persen data saja dalam waktu satu bulan.

Selain itu, hasil real count juga bertolak belakang dengan Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat data masuk berada pada posisi 50 persen. Arya pun menduga klaim kemenangan 54 persen itu berdasarkan rekapitulasi "cherry picking".

Maksudnya, BPN hanya memasukan data dari TPS-TPS yang dimenangkan Prabowo-Sandiaga saja.

"Misalnya di kabupaten yang mereka menangkan, akhirnya dimasukkan ke (sistem).Tapi kabupaten yang belum menang, mereka keluarkan dulu," kata dia.

Juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Arya Sinulingga menantang BPN Prabowo-Sandiaga adu data C1 di KPU. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Arya Sinulingga menantang BPN Prabowo-Sandiaga adu data C1 di KPU. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019).

2. Hasil real count yang tidak 100 persen

Arya menampilkan beberapa materi presentasi BPN yang berisi data-data kecurangan versi kubu 02. Potongan materi yang didapatkan itu kemudian ditelisik oleh TKN dan diperiksa kebenarannya.

Hasilnya, kata Arya, banyak kejanggalan. Kejanggalan pertama ada pada data perkembangan real count BPN dari mulai April sampai Mei. Di sana tertulis pada 25 April, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat 41,46 persen suara sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga mendapat 56,79 persen suara.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X