Diperiksa KPK, Sekjen DPR Ditanya soal Keanggotaan Bowo Sidik hingga Kode Etik

Kompas.com - 16/05/2019, 15:38 WIB
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar seusai diperiksa sebagai saksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/5/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar seusai diperiksa sebagai saksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan beberapa hal terkait anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Indra menjadi saksi untuk tersangka Bowo dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

"KPK meminta keterangan tentang keanggotaan DPR Pak Bowo. Kemudian, sebagai anggota komisi, anggota Badan Anggaran. Juga mengonfirmasi menyangkut absensi rapat pada laporan singkat Komisi VI DPR, yang rapat itu dipimpin Pak Bowo yang dihadiri beberapa BUMN," kata Indra di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Kasus Bowo Sidik Pangarso, KPK Panggil Dirut PT Pupuk Indonesia Logistik

Indra juga mengaku ditanya penyidik soal kode etik anggota dewan yang termuat dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015.

"Terakhir itu (ditanya) menyangkut Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Etik Dewan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anggota dewan. Materinya tadi sebatas itu aja," ujar dia.

Menurut dia, KPK juga menyita risalah-risalah rapat, yang dihadiri atau dipimpin oleh Bowo Sidik.

"Keseluruhannya sekitar 18 dokumen, (risalah-risalah) sepanjang 2014 sampai saat ini yang dihadiri oleh beliau baik sebagai anggota di komisi maupun sebagai pimpinan di Komisi VI waktu itu," ujar dia.

Dalam kasus ini, Bowo Sidik Pangarso menjadi tersangka lantaran diduga menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Bowo Sidik Pangarso Diduga Tak Bergerak Sendiri Urus Kerja Sama PT HTK dengan PT PILOG

Pihak terduga pemberi suap adalah Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti.

Uang itu diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT PILOG. Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi.

Selain itu, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut. Hal itu mengingat KPK juga menemukan 400.000 amplop uang senilai Rp 8 miliar.

Uang itu diduga akan diberikan Bowo kepada warga terkait pencalonannya sebagai calon anggota legislatif DPR di Pemilu 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

Nasional
Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Nasional
PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

Nasional
Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Nasional
Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Nasional
Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X