Jokowi: Kuncinya, Reformasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kompas.com - 16/05/2019, 15:03 WIB
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas terkait pendidikan dan vokasi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi memimpin rapat terbatas terkait pendidikan dan vokasi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk terus menggenjot pembangunan sumber daya manusia ( SDM) lewat pendidikan dan vokasi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

"Sore hari ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya mengenai pendidikan dan pelatihan vokasi. Betul-betul pada sore ini saya ingin mendapatkan perbaikan dan lebih tajam lagi sehingga nanti betul betul ketemu apa yang kita inginkan," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres Harap Indonesia Sukses Terapkan Sistem Pendikan Reguler dan Vokasi

Jokowi menegaskan bahwa pembangunan SDM ini sangat penting, apalagi Indonesia akan memasuki bonus demografi pada 2030 nanti.

Bonus demografi merupakan keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun).

"Supaya bonus demografi yang puncaknya ada kurang lebih tahun 2030 bisa kita manfaatkan, dan kita bisa melakukan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Kuncinya adalah langkah perbaikan, reformasi di pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi," kata Jokowi.

Baca juga: Hari Pendidikan Nasional: Mendobrak Label Jenius via Pendidikan Vokasi

Jokowi berharap pendidikan dan pelatihan vokasi ini secara konkret bisa melahirkan SDM yang berkualitas dan siap bersaing.

"Sekali lagi kita ingin sebuah hal yang konkret, betul-betul pelatihan itu menghasilkan SDM yang keliatan ter-upgrade betul skill-nya. Dan anggaran yang kita keluarkan betul-betul bisa bermanfaat yang konkret," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X