Advokat Akui Minta Bantuan Panitera untuk Melobi Hakim di PN Jaksel

Kompas.com - 16/05/2019, 14:13 WIB
Persidangan dua terdakwa hakim PN Jaksel, Iswahyu Widodo dan Irwan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/5/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPersidangan dua terdakwa hakim PN Jaksel, Iswahyu Widodo dan Irwan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Arif Fitriawan mengakui meminta bantuan panitera Muhammad Ramadhan untuk melobi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya itu dilakukan untuk memenangkan perkara yang ditangani.

"Saya minta Pak Ramadhan untuk melobi untuk memenangkan perkara," ujar Arif saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Menurut Arif, pada saat itu dia diberitahu temannya bahwa ada panitera yang biasa dapat membantu memenangkan perkara. Panitera yang dimaksud adalah M Ramadhan yang bertugas di PN Jakarta Timur.

Baca juga: Panitera Pengganti PN Mataram Akui Terima Rp 10 Juta Terkait OTT di PN Jaksel

Sebelumnya, Ramadhan pernah bertugas di PN Jakarta Selatan.

Menurut Arif, selanjutnya dia datang bertemu Ramadhan dan menyampaikan keinginan memenangkan perkara. Adapun, perkara itu ditangani hakim Iswahyu Widodo dan Irwan.

"Bertemu di McD TB Simatupang. Pak Ramadhan waktu itu bilang, oh itu bekas majelis saya," kata Arif.

Baca juga: Minta Uang Suap Rp 500 Juta, Hakim PN Jaksel Pakai Istilah Kemang Lima

Selanjutnya, menurut Arif, Ramadhan menyampaikan nilai uang yang harus dibayar jika ingin memenangkan perkara. Setelah itu, Arif melaporkan kepada pihak klien yang diwakilinya.

Dalam kasus ini, hakim Iswahyu Widodo dan Irwan didakwa menerima suap Rp 150 juta dan 47.000 dollar Singapura.

Menurut jaksa, Iswahyu Widodo dan Irwan menerima suap melalui panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan. Uang tersebut berasal dari pengusaha Martin P Silitonga melalui advokat Arif Fitriawan.

Baca juga: Advokat dan Pengusaha Didakwa Menyuap Panitera dan 2 Hakim PN Jaksel

Diduga, uang dalam bentuk rupiah dan dollar Singapura tersebut diberikan dengan tujuan untuk memengaruhi putusan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jakarta Selatan. Perkara itu mengenai gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pasific Mining Resources.

Perkara perdata itu ditangani oleh hakim R Iswahyu Widodo selaku ketua majelis hakim. Kemudian, Irwan selaku hakim anggota.

Menurut jaksa, pemberian uang diduga agar hakim memenangkan penggugat, yakni Isrullah Achmad yang merupakan pemilik CV Citra Lampia Mandiri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Ketua MPR Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Dirampungkan

Nasional
Gugus Tugas: Hingga 5 Juli, 104 Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19

Gugus Tugas: Hingga 5 Juli, 104 Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19

Nasional
Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Nasional
Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Nasional
Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X