YLBHI: Tim Asistensi Hukum Dikhawatirkan Jadi Lembaga Sensor

Kompas.com - 16/05/2019, 12:21 WIB
Asfinawati, salah satu kuasa hukum Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto, saat ditemui seusai konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jumat (27/2/2015).KOMPAS.com/Abba Gabrillin Asfinawati, salah satu kuasa hukum Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto, saat ditemui seusai konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jumat (27/2/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati mengatakan, Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Wiranto berpotensi meningkatkan penggunaan pasal makar.

Ditambah, aparat penegak hukum akan sulit menolak rekomendasi dari tim yang dibuat oleh seorang menteri koordinator.

"Ini akan menjadi semacam wadah baru yang akan mengakselerasi makar, intinya semacam lembaga sensor," kata Asfinawati dalam acara diskusi bertajuk "Menalar Makar: Miskonsepsi Delik Makar dalam Penegakan Hukum" di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Tim Asistensi Hukum Seharusnya Dibentuk Kapolri, Bukan Menteri


Diketahui tim hukum tersebut bertugas membantu pemerintah mengidentifikasi perbuatan melawan hukum pascapemilu 2019. Mereka juga bertugas mengkaji ucapan-ucapan para tokoh yang diduga melanggar hukum.

Asfinawati mengatakan, persepsi perihal ancaman terhadap negara muncul ketika Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi diterapkan.

Subversi adalah sebuah gerakan dalam usaha menggulingkan pemerintah yang sah dengan cara-cara di luar hukum.

Baca juga: Komnas HAM: Pemerintah Susah Dianggap Netral jika Ada Tim Asistensi Hukum

Tindakan subversi dalam PP tersebut misalnya, tindakan yang memutarbalikkan, merongrong, atau menyelewengkan ideologi Pancasila atau haluan negara.

Namun, PP tersebut telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan UU Nomor III/PNPS/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Asfinawati berpandangan hal tersebut juga seharusnya selesai saat pencabutan di tahun 1999.

"Imajinasi-imajinasi tentang sebuah ancaman kepada negara atau kepada pemimpin atau kepada pemerintah itu sudah dicabut. Harusnya sudah selesai di tahun 1999," tutur dia.

Baca juga: Catatan Komnas HAM soal Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah membentuk tim hukum nasional yang khusus mengkaji berbagai aksi meresahkan pasca-pemilu.

Wiranto mengatakan, pasca-pemilu banyak bermunculan tindakan yang telah melanggar hukum.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji langkah apa yang akan diambil terkait tindakan yang dinilai melanggar hukum itu.

Baca juga: Komnas HAM: Pemerintah Intervensi Hukum Lewat Tim Asistensi Menko Polhukam

"Hasil rapat salah satunya adalah kami (pemerintah) membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia. Yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto usai memimpin rapat tentang keamanan pasca-pemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Tim ini diisi oleh pengarah yang terdiri dari Wiranto sendiri hingga Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Jaksa Agung M Prasetyo.

Terdapat pula 24 anggota, yang terdiri dari pakar hukum, staf Kemenko Polhukam hingga anggota Polri.



Terkini Lainnya

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, 'Quick Count', hingga Penanganan Kasus Makar

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, "Quick Count", hingga Penanganan Kasus Makar

Nasional
Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Nasional
Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Nasional
Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Nasional
Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Nasional
Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Nasional
Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Nasional
Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Nasional
Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Nasional
Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Nasional
Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Nasional
Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Nasional
Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Nasional
Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Nasional
Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Nasional

Close Ads X