Prabowo, Utamakanlah Kepentingan Bangsa dan Negara...

Kompas.com - 16/05/2019, 12:00 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto diharapkan bisa mengelola emosi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu dalam proses Pemilu 2019.

Hal tersebut dinilai menjadi makna dari demokrasi Pancasila pada proses pemilu.

"Prabowo harus bisa mengelola emosi dan perasaannya. Jika ada ketidakberesan dalam proses pemilu, ya harus dibuktikan. Utamakanlah kepentingan bangsa dan negara daripada perorangan dan pribadi, itulah makna demokrasi Pancasila," ujar anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Benny Susetyo kepada Kompas.com, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: AHY dan Bima Arya yang Nekat Bertentangan dengan Prabowo...


Seperti diketahui, pada Selasa lalu, Prabowo menyatakan, pihaknya menolak hasil penghitungan pilpres pada Pemili 2019 yang, menurut dia, dilakukan secara curang.

Pengamat sosial Benny Susetyo dalam sebuah diskusi bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Pengamat sosial Benny Susetyo dalam sebuah diskusi bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyampaikan, ada tujuh kelompok masalah pada pemilu, yaitu pelanggaran kampanye, undangan pemilih, penyelenggara dan aparat, pencoblosan, penhitungan, daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, serta input data.

Benny menuturkan, sikap Prabowo tersebut diperparah dengan segelintir elite yang senada tidak mau mempercayai mekanisme demokrasi.

Baca juga: Tuduh Pemilu Curang tapi Enggan Buktikan di MK, Mau Prabowo Apa?

Persoalan adanya dugaan kecurangan kemudian dibesar-besarkan dan berpengaruh terhadap kedamaian dan ketentraman masyarakat.

"Jadi persoalan ini kan dibesarkan oleh elite politik. Mereka belum dewasa untuk siap menerima hasil pemilu, kalau pilpres tidak diterima, harusnya pileg juga," paparnya.

Jika dugaan kecurangan yang terus disampaikan tak terbukti, lanjutnya, Prabowo dan sejumlah elite politik justru kredibelitasnya akan hilang.

Baca juga: AHY dan Bima Arya yang Nekat Bertentangan dengan Prabowo...

Sebab, masyarakat saat ini sudah cerdas dalam literasi dalam memilah informasi berdasarkan fakta.

"Elite politik harusnya menjadi teladan dan contoh masyarakat. Kalau dugaan kecurangan tidak bisa dibuktikan kemudian tidak percaya sama mekanisme pemilu, ya elite politik itu akan ditinggalkan oleh masyarakat," imbuhnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X