Prabowo, Utamakanlah Kepentingan Bangsa dan Negara...

Kompas.com - 16/05/2019, 12:00 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto diharapkan bisa mengelola emosi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu dalam proses Pemilu 2019.

Hal tersebut dinilai menjadi makna dari demokrasi Pancasila pada proses pemilu.

"Prabowo harus bisa mengelola emosi dan perasaannya. Jika ada ketidakberesan dalam proses pemilu, ya harus dibuktikan. Utamakanlah kepentingan bangsa dan negara daripada perorangan dan pribadi, itulah makna demokrasi Pancasila," ujar anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Benny Susetyo kepada Kompas.com, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: AHY dan Bima Arya yang Nekat Bertentangan dengan Prabowo...

Seperti diketahui, pada Selasa lalu, Prabowo menyatakan, pihaknya menolak hasil penghitungan pilpres pada Pemili 2019 yang, menurut dia, dilakukan secara curang.

Pengamat sosial Benny Susetyo dalam sebuah diskusi bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Pengamat sosial Benny Susetyo dalam sebuah diskusi bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyampaikan, ada tujuh kelompok masalah pada pemilu, yaitu pelanggaran kampanye, undangan pemilih, penyelenggara dan aparat, pencoblosan, penhitungan, daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, serta input data.

Benny menuturkan, sikap Prabowo tersebut diperparah dengan segelintir elite yang senada tidak mau mempercayai mekanisme demokrasi.

Baca juga: Tuduh Pemilu Curang tapi Enggan Buktikan di MK, Mau Prabowo Apa?

Persoalan adanya dugaan kecurangan kemudian dibesar-besarkan dan berpengaruh terhadap kedamaian dan ketentraman masyarakat.

"Jadi persoalan ini kan dibesarkan oleh elite politik. Mereka belum dewasa untuk siap menerima hasil pemilu, kalau pilpres tidak diterima, harusnya pileg juga," paparnya.

Jika dugaan kecurangan yang terus disampaikan tak terbukti, lanjutnya, Prabowo dan sejumlah elite politik justru kredibelitasnya akan hilang.

Baca juga: AHY dan Bima Arya yang Nekat Bertentangan dengan Prabowo...

Sebab, masyarakat saat ini sudah cerdas dalam literasi dalam memilah informasi berdasarkan fakta.

"Elite politik harusnya menjadi teladan dan contoh masyarakat. Kalau dugaan kecurangan tidak bisa dibuktikan kemudian tidak percaya sama mekanisme pemilu, ya elite politik itu akan ditinggalkan oleh masyarakat," imbuhnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X