Prabowo, Utamakanlah Kepentingan Bangsa dan Negara...

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto diharapkan bisa mengelola emosi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu dalam proses Pemilu 2019.

Hal tersebut dinilai menjadi makna dari demokrasi Pancasila pada proses pemilu.

"Prabowo harus bisa mengelola emosi dan perasaannya. Jika ada ketidakberesan dalam proses pemilu, ya harus dibuktikan. Utamakanlah kepentingan bangsa dan negara daripada perorangan dan pribadi, itulah makna demokrasi Pancasila," ujar anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo kepada Kompas.com, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: AHY dan Bima Arya yang Nekat Bertentangan dengan Prabowo...

Seperti diketahui, pada Selasa lalu, Prabowo menyatakan, pihaknya menolak hasil penghitungan pilpres pada Pemili 2019 yang, menurut dia, dilakukan secara curang.

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Pengamat sosial Benny Susetyo dalam sebuah diskusi bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyampaikan, ada tujuh kelompok masalah pada pemilu, yaitu pelanggaran kampanye, undangan pemilih, penyelenggara dan aparat, pencoblosan, penhitungan, daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, serta input data.

Benny menuturkan, sikap Prabowo tersebut diperparah dengan segelintir elite yang senada tidak mau mempercayai mekanisme demokrasi.

Baca juga: Tuduh Pemilu Curang tapi Enggan Buktikan di MK, Mau Prabowo Apa?

Persoalan adanya dugaan kecurangan kemudian dibesar-besarkan dan berpengaruh terhadap kedamaian dan ketentraman masyarakat.

"Jadi persoalan ini kan dibesarkan oleh elite politik. Mereka belum dewasa untuk siap menerima hasil pemilu, kalau pilpres tidak diterima, harusnya pileg juga," paparnya.

Jika dugaan kecurangan yang terus disampaikan tak terbukti, lanjutnya, Prabowo dan sejumlah elite politik justru kredibelitasnya akan hilang.

Baca juga: AHY dan Bima Arya yang Nekat Bertentangan dengan Prabowo...

Sebab, masyarakat saat ini sudah cerdas dalam literasi dalam memilah informasi berdasarkan fakta.

"Elite politik harusnya menjadi teladan dan contoh masyarakat. Kalau dugaan kecurangan tidak bisa dibuktikan kemudian tidak percaya sama mekanisme pemilu, ya elite politik itu akan ditinggalkan oleh masyarakat," imbuhnya.