Antara Pilpres dan Pileg, Kontradiksi Kubu Prabowo-Sandiaga yang Tolak Hasil Pemilu...

Kompas.com - 16/05/2019, 08:46 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANCalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membuat heboh. Prabowo menyatakan bahwa dia tidak akan mengakui hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2019 ini.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, (14/5/2019).

Prabowo merasa terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Menurut dia, kecurangan terjadi dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

Baca juga: Prabowo: Saya Akan Menolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu

Adapun, posisi pasangan calon nomor urut 02 ini dalam Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU memang tidak menguntungkan. Sejak data yang masuk dalam Situng KPU masih kisaran nol koma, Prabowo-Sandiaga tidak pernah mengungguli pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

Sampai akhirnya sekarang data yang masuk di Situng KPU sudah mencapai 80 persen. Jokowi-Ma'ruf masih lebih unggul daripada Prabowo-Sandiaga.

Hanya hasil Pilpres

Namun hal yang harus diingat adalah Pemilu 2019 diisi dua jenis pemilu yang digelar serentak, yaitu Pemilihan Presiden dan Legislatif.

Pertanyaan pun muncul, apakah kubu Prabowo-Sandiaga menolak Pilpres dan Pileg sekaligus?

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade, mengatakan, pernyataan Prabowo yang menolak hasil pemilu dalam konteks Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Andre, hal itu sudah jelas karena pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo yang merupakan calon presiden.

Baca juga: Yusril Sebut Prabowo Harus Buktikan Kecurangan Pemilu di MK

"Karena memang kecurangan itu dirasakan di pilpres. Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre.

Meski demikian, penghitungan untuk pileg juga tetap dipantau. Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik daripada pilpres. Artinya, kecurangan dalam pileg tidak semasif pilpres.

"Meskipun ada kecurangan, lebih kuranglah," kata dia.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i. Dia mengatakan penolakan Prabowo Subianto terhadap hasil pemilu spesifik untuk Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, ada dua jenis kecurangan dalam sebuah pemilu. Pertama adalah "kecurangan dalam pemilu" dengan "pemilu curang". Pemilu curang artinya ada kesalahan yang terstruktur, sistematis, dan masif sejak awal tahapannya. Sedangkan kecurangan pemilu bersifat sporadis dan tidak masif.

Baca juga: Tolak Rekapitulasi KPU, Kubu Prabowo Juga Tak Mau Ajukan Gugatan Sengketa ke MK

Kata dia, proses Pilpres sudah masuk dalam kategori "pemilu curang". Sedangkan Pileg masih dalam kategori "kecurangan dalam pemilu".

"Jadi bedakan ya, tidak tertutup kemungkinan terjadi kecurangan pemilu di Pileg, tetapi pemilu curangnya itu hampir pasti terjadi di Pilpres," ujar Syafi'i.

Padahal, Syafi'i menjelaskan faktor-faktor apa saja yang membuatnya menyimpulkan Pilpres berlangsung curang, salah satunya karena masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Namun, yang menjadi pertanyaan, masalah DPT yang dipersoalkan kubu Prabowo ini seharusnya tidak hanya menjadi persoalan dalam Pilpres saja melainkan juga Pileg. Sebab, DPT pemilu yang sama digunakan untuk Pilpres dan Pileg.

Ketika ditanya mengenai itu, Syafi'i malah mengulangi kembali jawabannya.

Baca juga: Waketum Gerindra Minta Pendukung Prabowo Tak Akui Hasil Pilpres 2019

"Ya kemarin kita memisahkan antara Pileg dengan Pilpres itu pertama kita melihat di lapangan itu yang khusus didesain untuk curang itu adalah Pilpres. Kalau di Pileg itu saya kira ada kecurangan tapi bukan pemilu curang," ujar Syafi'i.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga mengatakan bahwa proses Pileg lebih "complicated" daripada Pilpres. Dia mengakui ada kemungkinan terjadi kecurangan dalam Pileg. Namun kecurangan ini tidak bersifat nasional. Artinya, perselisihan terjadi antara para caleg dan juga internal partai.

"Akhirnya itu jadi kasuistis, tetapi kalau Pilpres kan sifatnya nasional," kata Fadli.

Yang berpandangan berbeda

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan kepada kubu Prabowo-Sandiaga atas konsekuensi penolakan hasil pemilu ini. Berbeda dengan pendapat kubu 02, Bambang menilai penolakan terhadap hasil pemilu artinya menolak Pilpres dan Pileg sekaligus.

Sebab dua jenis pemilu tersebut dilaksanakan berbarengan dengan penyelenggara, sistem, dan pemilih yang sama.

Sedangkan, banyak caleg partai politik yang mendapatkan hasil gemilang dalam Pileg ini.

"Konsekuensinya kalau pemilu ini tidak diakui, misalnya, itu akan berdampak juga pada hasil pemilihan legislatif. Sementara partai-partai pengusung kedua belah calon itu tampaknya sudah melakukan pencapaian yang maksimal bagi caleg-calegnya," ujar Bambang.

Menurut Bambang, semua caleg sudah berdarah-darah memperebutkan kursi DPR di daerah pemilihan masing-masing, bukan hanya caleg dari koalisi capres-cawapres petahana Jokowi-Ma'ruf, melainkan juga koalisi Prabowo-Sandiaga.

"Karena itu suatu paket atau kesatuan pileg dan pilpres itu yang diadakan langsung dalam satu hari," kata Bambang.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X