Antara Pilpres dan Pileg, Kontradiksi Kubu Prabowo-Sandiaga yang Tolak Hasil Pemilu...

Kompas.com - 16/05/2019, 08:46 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANCalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd.
Penulis Jessi Carina
|

"Karena memang kecurangan itu dirasakan di pilpres. Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre.

Meski demikian, penghitungan untuk pileg juga tetap dipantau. Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik daripada pilpres. Artinya, kecurangan dalam pileg tidak semasif pilpres.

"Meskipun ada kecurangan, lebih kuranglah," kata dia.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i. Dia mengatakan penolakan Prabowo Subianto terhadap hasil pemilu spesifik untuk Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, ada dua jenis kecurangan dalam sebuah pemilu. Pertama adalah "kecurangan dalam pemilu" dengan "pemilu curang". Pemilu curang artinya ada kesalahan yang terstruktur, sistematis, dan masif sejak awal tahapannya. Sedangkan kecurangan pemilu bersifat sporadis dan tidak masif.

Baca juga: Tolak Rekapitulasi KPU, Kubu Prabowo Juga Tak Mau Ajukan Gugatan Sengketa ke MK

Kata dia, proses Pilpres sudah masuk dalam kategori "pemilu curang". Sedangkan Pileg masih dalam kategori "kecurangan dalam pemilu".

"Jadi bedakan ya, tidak tertutup kemungkinan terjadi kecurangan pemilu di Pileg, tetapi pemilu curangnya itu hampir pasti terjadi di Pilpres," ujar Syafi'i.

Padahal, Syafi'i menjelaskan faktor-faktor apa saja yang membuatnya menyimpulkan Pilpres berlangsung curang, salah satunya karena masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Namun, yang menjadi pertanyaan, masalah DPT yang dipersoalkan kubu Prabowo ini seharusnya tidak hanya menjadi persoalan dalam Pilpres saja melainkan juga Pileg. Sebab, DPT pemilu yang sama digunakan untuk Pilpres dan Pileg.

Ketika ditanya mengenai itu, Syafi'i malah mengulangi kembali jawabannya.

Baca juga: Waketum Gerindra Minta Pendukung Prabowo Tak Akui Hasil Pilpres 2019

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X